Pemkab Jamin Anggaran Aman, Pilkada Buleleng 2017 Berjalan Sesuai Tahapan

                                                          Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka

Buleleng, Dewata News.com —  Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka menegaskan, bahwa tidak ada niat dari pihak Pemkab Buleleng untuk sengaja mengulur-ngulur pengesahan NPHD tersebut. Bahkan menurutnya, masih ada substansi yang perlu diselesaikan KPU Buleleng, yakni Rencana Penggunaan Dana (RPD), dimana KPU Buleleng terlebih dahulu harus mereview kegiatannya. Sebab, ada aturan baru yang mengharuskan bahwa KPU tidak boleh lagi menerima honor.

     Untuk menyelesaikan NPHD itu, tidak sampai sebulan kok, sehari sudah selesai mereview. Kalau RPD sudah selesai, maka berikutnya akan dikordinasikan dengan Kesbangpol Linmas Buleleng. Supaya tidak ada image kami menunda pengesahan. Maksudnya kan tindak lanjut dari perubahan anggaran itu seperti apa, itu harus diinformasikan kepada kami, ujar Dewa Puspaka, Rabu (30/03).

     Menurutnya, saat ini Pemkab Buleleng masih melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat. dengan kementerian Dalam Negeri, KPU Pusat, Bawaslu RI serta instansi terkait lainnya. untuk menyamakan persepsi mengingat adanya beberapa produk hukum baik dalam bidang anggaran maupun pelaksanaan sebagai landasan dalam pelaksanaan Pilkada.

                                                     ilustrasi dana hibah

    "Kami tidak ingin ada permasalahan nantinya karena ini menyangkut anggaran, jelas kami harus berhati-hati sekali. Kami di Pemkab mengelola anggaran mencapai Rp2 Triliun saja harus berhati-hati sekali, apalagi ini hanya Rp40 Miliar untuk Pilkada, kami tidak seperti dibilang KPU sebelumnya, tidak benar itu," jelas Puspaka.

    Dewa Puspaka kembali mengeaskan, bahwa dirinya menampik anggapan adanya penundaan yang dilakukan pemerintah, dalam mekanisme penandatangan NPHD. Ia mengaku, akan tetap berupaya menjembatani, dan mempercepat aturan sesuai aturan yang sudah ditentukan. 

    "Kami akan jembatani, kalau itu sudah selesai (RPD, red) maka NPHD satu jam bisa ditandatangani kok. Gak ada NPHD itu dihambat-hambat. Kalau dibilang tidak ada titik temu pola penganggaran, sudah ada titik temu kok, Pilkada Buleleng akan berjalan," tegasnya.

    Dewa Puspaka juga menambahkan, pihaknya sudah berkordinasi dengan Ketua KPU Buleleng, Gede Suardana, dan meminta KPU untuk tetap tenang menyangkut perihal anggaran. RPD oleh KPU, belum ada pergeseran perubahan. 

    "Silahkan diselesaikan dulu, itu angkanya mencapai Rp23 Milliar. Tidak ada persoalanya apa-apa, dana tersedia dianggaran induk Rp23 Milliar. jangan khawatir, kami jamin anggaran Pilbup tidak ada masalah di Buleleng. Pilkada Buleleng tetap berjalan, mekanisme penganggarannya 2016 ya 2016 dan 2017 ya tetap 2017," tandasnya. (DN ~ PB)..