PAS Tunggu Rekomendasi, Sukrawan Bolos Rakerda

Putu Agus Suradnyana, Foto (c) by : Ist

Denpasar, Dewata News.com – Desas desus memanasnya Pilbup Buleleng juga sampai di arena Rakerda I DPD PDIP Bali yang berlangsung selama 2 hari tanpa kehadiran Dewa Nyoman Sukrawan yang juga Bendahara Umum DPD PDIP Bali. Membolosnya Sukrawan saat Rakerda yang dibuka dan ditutup langsung oleh Ketua Umum DPP DPP, Megawati Soekarno Putri itu karena memilih jalur independen untuk maju sebagai bakal calon (balon) Bupati Buleleng, ketimbang menunggu Surat Rekomendasi Pilkada Buleleng 2017 mendatang.

    Terkait membolosnya Sukrawan saat Rakerda, Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster menanggapi pihaknya akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai penjelasan. Menurut Koster absennya Sukrawan di arena Rakerda tersebut akan segera disikapi DPD. Sukrawan kan tidak hadir ya nanti kita akan bicara dengan Sukrawan. Kenapa dia tidak hadir? Karena yang lain sekitar 95 persen ini hadir, tanya Koster usai Penutupan Agenda Rakerda, Sabtu (26/03).

   Ketika disinggung mengenai sanksi partai apa yang akan diberikan kepada Sukrawan terkait dengan isu pencalonan Sukrawan dengan Paket SurYa (Sukrawan-Dharma Wijaya) melalui jalur independen, Anggota Komisi X DPR RI ini menegaskan jika Sukrawan telah resmi mencalonkan diri melalui KPU maka pihaknya baru akan membahas sanksi apa yang diberikan kepada Sukrawan. Ini kan belum-belum. Nanti kalau sudah maju dia resmi ke KPU baru kita akan bahas. Kalau sekarang kan belum, jelas Koster.

    Hal senada juga disampaikan oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengakui pihaknya juga akan memanggil Sukrawan terkait manuver-manuver politik yang selama ini dilakukan Sukrawan di Buleleng. Apalagi selama berlangsungnya Rakerda I DPD PDIP Bali, Sukrawan terus membolos. "Ya nanti saya akan bicara dengannya," ujarnya singkat.

     Berkaitanya dengan membolosnya Sukrawan tersebut belum bisa dikonfirmasi karena saat sambungan handphone dihubungi bernada tidak aktif. Namun secara terpisah, Ketua DPC PDIP Buleleng, Putu Agus Suradnyana (PAS) yang juga Bupati Buleleng malah menanggapi dingin soal majunya Sukrawan yang berani menantang dirinya lewat jalur independen. Apalagi keputusan DPP memberikan kesempatan pertama bagi pasangan calon (paslon) incumbent untuk kembali di Pilkada Buleleng. 

     “Sesuai aturan kan yang diberikan kesempatan pertama yang maju adalah incumbent. Saya sudah siap kembali maju dan tinggal tunggu rekomendasinya,” tegasnya.

        Menurutnya, di internal PDIP memang ada kebijakan untuk memberi prioritas pada incumben. Selain itu PAS mengaku sudah mantap untuk kembali berpaket dengan dr. Nyoman Sutjidra sebagai Wakil Bupati saat ini. Pasangan saya mantap PAS di hati. Yang jelas mudah-mudahan menang, tidak boleh takabur, gebrakan saya ya kerja saja, sebutnya.

    Namun sayangnya, kabar terkait turunnya rekomendasi paslon Pilkada Buleleng saat Rakerda DPD PDIP Bali sepenuhnya tidak benar. Nyatanya sampai Rakerda ditutup tidak ada satupun pernyataan Megawati yang menyangkut paslon yang akan diusung di Pilkada Buleleng. “Tidak ada rekomendasi yang turun. Tapi kita (paket PAS, red) sudah siap maju di Pilkada Buleleng,” tandasnya.

    Namun PAS ogah menanggapi munculnya Paket SurYa yang disebut-sebut akan menjadi saingan berat pasangan incumben. Bahkan Anggota DPRD Bali tiga periode ini mengaku kurang tahu dengan adanya paket SurYa. Saya tidak tahu ya itu apa. Kalau aturan hukumnya saya tahu boleh independen, kalau lain-lain ya saya tidak tahu, kata Agus Suradnyana sembari menunjukan handphone jadul yang dibawanya karena, tidak bisa mengakses info soal paket SurYa tersebut.

   Sekali lagi, ketika dikejar apakah PAS siap bertarung melawan paket SurYa, jika benar-benar muncul nantinya menandingi paslon PDI Perjuangan, Ia kembali berkelit mengaku tidak tahu. Namun PAS menegaskan siap maju kembali ke kursi Buleleng satu. “SurYa itu apa? jawabnya singkat sembari mengakui pihaknya tidak melakukan persiapan khusus menghadapi Pilkada Buleleng, karena masih berkonsentrasi menjalankan amanat konstitusi sebagai kepala daerah. mengenai rekomendasi partai diakui ada mekanisme yang harus diikuti. “Rekomendasi memang belum turun. Hal tersebut semata-mata karena mekanisme partai,” jelasnya.(DN ~ PB).-