Foto (c) by : Humas Pemprov Bali |
Denpasar, Dewata News. Com - Keberadaan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Bali sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha diharapkan dapat melibatkan para anggotanya dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui sejumlah program Pemerintah Provinsi Bali yang bertujuan mewujudkan masyarakat Bali Mandara yang maju, aman , damai dan sejahtera. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, yang juga selaku Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bali di sela sela menghadiri acara Musyawarah Nasional Kamar Dagang Indonesia ke-VII, bertempat di Grand Ballroom Trans Luxury Hotel-Bandung, Senin (23/11).
“Tidak hanya fokus berbisnis, anggota KADIN juga harus mempunya tanggung jawab moral dalam mendukung program Pemprov Bali mempercepat terwujudnya masyarakat yang maju, aman, damai dan sejahtera,” pungkas Sudikerta.
Ia juga mengetuk kepedulian para anggota KADIN untuk berbagi atas keuntungan yang diperoleh melalui sejumlah program Pemprov Bali yang pro rakya seperti program bedah rumah yang sudah dilakukan selama ini. Ia juga mengungkapkan bahwa kemiskinan di Bali masih cukup besar, untuk itu menjadi tugas besar semua pihak untuk turut menuntaskan persoalan ini.
“Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua,” ujarnya.
Foto (c) by : Humas Pemprov Bali |
Ia juga berharap para pengusaha menciptakan lapangan pekerjaan dengan memberdayakan masyarakat lokal sehingga angka pengangguran bisa semakin ditekan.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pengarahannya diacara tersebut meminta Kadin memiliki peranan penting bagi pemerintah, dalam memberikan masukkan untuk menyusun kebijakan ekonomi, agar sinergitas antara pemerintah dan pengusaha berjalan dengan baik.
“Kami paham bagaimana situasi dunia usaha, dan selalu meminta masukan dari Anda sekalian dalam menyusun kebijakan ekonomi,” kata Kalla yang akrab dipanggil JK. Selain itu, Kalla juga mengingatkan agar pengusaha rajin membayar pajak.
“Saya tahu bahwa ekonomi sedang melambat. Tapi Anda harus ingat bahwa apapun usaha Anda, 25 persen milik pemerintah. Anda rajin bayar pajak,” tandas Kalla.
Sehingga dengan pembayaran pajak yang rutin dapat mendorong pembangunan ekonomi, peningkatan pembangunan infrastruktur untuk memperlancar logistik dan konektivitas. Dalam Munas KADIN tersebut juga menggagendakan pemilihan pengurus baru untuk periode 2015-2020 yang akhirnya berhasil memilih Rosan P. Roeslani sebagi Ketua Umumnya. (DN - HuM)
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com