Usulan Dana Terlalu Besar, Pendanaan Pilbup Belum Ada Kesepakatan

Buleleng, Dewata News.com — Alokasi dana untuk Pemilihan Bupati (Pibup) Buleleng pada tahun 2017 mendatang, belum pasti. Pemerintah kabupaten Buleleng masih mengkaji dana yang diajukan oleh KPU BUleleng senilai Rp46 miliar lebih.

     Dari anggaran itu, sebanyak Rp22,5 miliar dialokasikan bagi honorarium dan lembur penyelenggara ad hoc. Sementara Rp24,3 miliar untuk pengadaan dan penggandaan hal-hal yang dibutuhkan.

     Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Buleleng menyatakan masih membutuhkan waktu sebelum mengeluarkan kata setuju. 

    Sementara Ketua KPU Buleleng Gede Suardana mengatakan, anggaran yang disusun KPU Buleleng, sudah sesuai dengan komponen-komponen yang disyaratkan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan. Baik itu jumlah pemilih, jumlah tempat pemungutan suara (TPS), hingga jumlah penyelenggara ad hoc.

    Khusus untuk Pilbup 2017 mendatang, KPU Buleleng memasang asumsi ada 1.183 TPS, dengan 11.652 orang penyelenggara ad hoc. Sementara jumlah pasangan calon diasumsikan sebanyak enam orang pasangan calon, baik itu dari jalur partai politik maupun independen.

   “Semua kami susun berdasarkan aturan yang ada. Ini memang kami ajukan untuk tahun anggaran 2016, karena Pilbup itu bulan Februari 2017. Hal yang berkaitan dengan pengadaan, apalagi tender, tidak bisa dilakukan pada tahun 2017 karena keterbatasan waktu,” kata Gede.

    Sekda Kabupaten Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang juga Ketua TAPD Buleleng, menyatakan pihaknya masih mengkaji anggaran yang diajukan KPU Buleleng. Selain anggaran dari KPU Buleleng, ada pula anggaran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, Kepolisian, serta TNI yang juga harus dibahas.“Ini kan pembahasannya baru awal., kami marathon membahas masalah anggaran pilbup ini, supaya bisa segera dituangkan dalam KUA-PPAS,” kata Puspaka. (DN ~ ant).—