Gubernur Pastika Minta Pemangku Kepentingan Bekerja Berdasarkan NSPK

Denpasar, Dewata News. Com - Menyikapi terjadinya ketimpangan  pembangunan antara Bali bagian selatan dengan Bali bagian utara, timur maupun barat , Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyampaikan perlu adanya penataan ulang kembali terhadap pembangunan di Bali dan hal tersebut dilakukan dengan bekerja sesuai dengan NSPK ( Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria ) yang berlaku. Norma yang dimaksud  adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan,   prosedur adalah metode atau tata cara yang digunakan  dan  kriteria adalah  ukuran yang dipergunakan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut disampaikan Pastika dalam wawancara dengan awak media seusai mengikuti rapat kerja dengan DPRD Provinsi Bali di  Gedung DPRD Provinsi Bali Renon Denpasar Kamis ( 8/10 ). 

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan bahwasannya  pembangunan yang dilakukan di Bali merupakan  pembangunan yang berkelanjutan tanpa merusak alam Bali.   “ Jangan sampai gara gara pembangunan kita sengsara, pembangunnn harus membawa kesejahteraan” imbuhnya. Pembangunan yang dilakukan di Bali harus tetap berpedoman pada  5 pro yaitu pro growth ( pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi  ), pro job ( pembangunan harus  mampu menciptakan lapangan kerja ) , pro poor ( pembangunan harus mampu mengurangi kemiskinan) , pro environment ( pembangunan harus ramah lingkungan ) serta pro culture ( pembangunan yang berdasarkan budaya ).

Sementara itu dalam rapat kerja dengan para wakil rakyat dengan agenda rapat kerja pembahasan Raperda APBD 2016, Pastika menyampaikan bahwasannya arah  pembangunann serta keberhasilan  pembangunan Bali sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang melaksanakan pembangunanan tersebut   dan sebagai langkah awal dapat dilakukan dengan perbaikan birokrasi dan semua pemangku kepentingan  bekerja dengan mengacu pada NSPK. 

Dalam kesempatan tersebut Pastika juga memaparkan beberapa rancangan pembangunann infrastuktur  yang dicanangkan  dalam Anggaran APBD 2016 diantaranya pengembangan Pelabuhan Gunaksa, Pembangunann dan Pengelolaan Pelabuhan Tanah Ampo, Pembangunann Dermaga Danau Beratan, Penanganan 4 Danau yang ada di Bali serta program program lainnya yang memilki tujuan untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali. Dalam upaya menyongsong Masyarakat Ekonomi Asia ( MEA ) yang akan  dimulai akhir tahun ini dalam paparannya Gubernur menyampaikan beberapa upaya yang dapat dilakukan  antara lain melakukan pemantauan tenaga kerja asing ilegal, peningkatan kemampuan dalam berbahasa Inggris  serta tak kalah pentingnya menggalakkkan gerakan cinta produk dalam negeri. Memoderinisasi proses perencanaan juga akan dilakukan diantaranya dengan menerapkan E Planning, E budget, E Monev serta E Sakip.  

Rapat kerja pihak legislatif dan eksekutif kali ini juga diisi dengan pertanyaan dari beberapa anggota dewan seperti dari Ketua Pansus Raperda APBD 2016  I Ketut Kariyasa Adnyana dalam kesempatan tersebut mempertanyakan tentang penanganan kasus rabies di Bali yang ia anggap belum maksimal sehingga impian Pulau Bali sebagai pulau bebas rabies semakin jauh. 

Menanggapi hal tersebut Pastika menyampaikan bahwasanya pemberantasan rabies melalui eliminasi terhadap anjing liar akan tetap dilakukan disamping upaya lain seperti vaksin rabies bagi anjing serta upaya mengedukasi masyarakat akan dilakukan lebih intensif. Dalam upaya mengedukasi masyarakat pemerintah akan menggandeng desa pekraman untuk mensosilisasikan rabies ke masyarakat. Sementara itu Wakil Ketua  DPRD Provinsi Bali Sugawa Kory menyorot sudut lain yaitu tentang pelaksanaan program Simantri khususnya fungsi Simantri dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan khususnya penyediaan daging sapi. Ia berharap pemerintah dapat melakukan upaya nyata agar Bali dapat menjadi salah satu penyuplai daging sapi nasional. Sugawa Kory  juga berharap agar Pemerintah bisa membantu para peternak  dalam upaya mendapatkan pakan ternak yang berkualitas sehingga hasil produksi juga berkualitas. 

Menanggapi hal tersebut Pastika menyampaikan bahwasannya ia sangat mengapresisi apa yang telah disampaikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya para peternak sapi. Pastika menambahkan bahwasannya pemerintah  sedang mencari daerah di Bali yang potential  bagi pengembangan usaha ternak dimana hal tersebut kemungkinan akan dikembangkan di Kabupaten Bangli serta pabrik pakan ternak kemungkinan akan dikembangkan di Kabupaten Tabanan. Fraksi  PDIP melalui Nyoman Adnyana mempertanyatakan tentang nasib hibah dan bansos yang tak kunjung cair. Menanggapi hal tersebut dengan tegas Pastika menyampaikan bahwasannya ia berkomitmen hal tersebut akan cair namun hingga saat  ini Peraturan Gubernur yang mengatur tentang hibah dan bansos  tersebut masih dalam proses di Kementrian Dalam Negeri. (DN - HuM)