Pejabat Pemprov Bali Ikuti Training Cegah Korupsi

Denpasar, Dewata News. Com - Sebanyak 20 orang pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bali mengikuti Training of Trainer Komite Sistem Tunas Integritas yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Sanur Paradise , Denpasar.  Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang diwakili Wagub Ketut Sudikerta  saat membuka acara tersebut menyatakan apresiasinya terhadap pelaksanaan kegiatan  yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini. Menurutnya kegiatan ini  sejalan dengan komitmen Pemprov Bali untuk menciptakan Clean and Good Goverment dalam mengelola pemerintahan daerah. Pastika juga menyatakan apresiasinya kepada KPK karena telah memilih Bali sebagai tempat pelaksanaan TOT dalam pembentukan Tunas Integritas, dan berharap peserta bisa menjadi pioner dan penggerak upaya-upaya pencegahan korupsi dan kemudian mengetoktularkan kepada pejabat lainnya serta seluruh staf di lingkungan Pemprov Bali. 

Pemprov Bali, menurut Pastika, menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas untuk dilaksanakan. Untuk itu  berbagai upaya-upaya yang sudah dilaksanakan seperti mulai pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), pembinaan mental dan karakter sumber daya aparatur antara lain melalui apel yang dilaksanakan 2 kali dalam sebulan, evaluasi program-program atau kegiatan per-tri wulan, perbaikan kualitas tata kelola keuangan yang lebih transaparan, serta sampai pada peningkatan akuntansibilitas kinerja.

Pastika juga menyatakan konsistensinya dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntanbilitas dan responsibilitas kinerja Pemprov Bali, seperti yang sudah diraih Pemprov Bali dalam tata kelola keuangan yang sudah meraih 2 kali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta Laporan LAKIP yang memperoleh nilai B. Dan dalam praktiknya pun bagi masyarakat yang membutuhkan informasi, Gubernur menyatakan telah melaksanakan kegiatan simakrama/open house dalam rangka menampung aspirasi-aspirasi dan perkembangan-perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Bali yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-masing SKPD. Sehingga apa yang menjadi masalah di tengah masyarakat Bali bisa diselesaikan.

 Sementara itu Wagub Sudikerta dalam wawancaranya dengan awak media mengenai terpilihnya Bali sebagai pilot project penyelenggaraan Training TOT pemberantasan korupsi, menyatakan bahwa ini merupakan satu langkah yang bagus sebagai upaya-upaya tindakan pencegahan dini korupsi di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya. Menurutnya  adanya training seperti ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan pendalaman terkait korupsi kepada pemegang-pemegang kebijakan di jajaran Pemprov Bali agar bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan korupsi, yang dianggap bisa saja melibatkan oknum PNS apabila belum memahaminya secara baik. Wagub juga mengakui Bali belum sepenuhnya bebas dari tindakan-tindakan KKN, untuk itu ia berharap hasil dari training ini bisa di implementasikan di lapangan.

Pada kesempatan itu PlH. Dirjen Pendidikan dan Pelayanan masyarakat KPK, Asep Hairuloh yang turut hadir dalam kegiatan tersebut  menyatakan korupsi merupakan masalah besar yang menjadi pekerjaan rumah untuk dihadapi bangsa Indonesia, yang sering diistilahkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ia berharap sesuatu yang luar biasa ini bisa diselesaikan dengan cara biasa, semangat biasa dan orang-orang yang luar biasa. Dengan diadakannya pelatihan ini Ia berharap peserta bisa mendapatkan semangat dan cara luar biasa, serta dianggap sebagai proses transformasi untuk mendapatkan pencerahan dalam menghadapi korupsi. 

Lewat pelatihan yang dianggap cara-cara SAKTI (Simpel, Akurat, Konsentrasi, Total dan Implementatif), Ia juga ingin peserta yang terdiri dari pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bali ini bisa menjadi agen terdepan dalam perubahan. Kegiatan ini rencanaya akan dilaksanakan selama 4 hari, mulai hari ini sampai hari jumat (7/8) mendatang, yang diakhiri dengan pembuatan contoh rencana aksi dalam penanganan koreksi oleh masing-masing peserta.