Bangli, Dewata News. Com - Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyampaikan apresiasinya terhadap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggraan kegiatan hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) serta peringatan Festival Hari Masyarakat Adat Nusantara, bertempat di Kawasan Toyabungkah-Kintamani, Bangli Minggu (9/08).
Menurut Pastika Bali dapat dijadikan contoh dari masyarakat adat yang masih eksis dan hidup berdampingan dengan harmonis. Dengan 4 juta penduduk, Bali memiliki keunikan dua tipe desa yang dimiliki yaitu 700 Desa Dinas dan 1.488 Desa Adat Pekraman. Ia menyampaikan, bahwa masyarakat ini hidup berdampingan, berjalan pararel dan tidak pernah terjadi konflik, hal inilah yang disebut dengan dualitas bukan dualiasme.
Disamping itu, masyarakat adat di Bali menjaga keharmonisannya, tidak ahanya dengan sesama manusia namun juga menjaga keharmonisannya dengan lingkungan, dan juga menjaga keharmonisan dengan Tuhan. Semua harmonisasi tersebut terangkum dalam konsep yang bernama Tri Hita Karana, yang sangat dijaga oleh masyarakat. Selain itu Bali juga memiliki dua tipe pemerintahan yaitu Pemerintahan Formal (Gubernur, Bupati, Camat dan perangkat lainnya) serta Majelis Utama Desa Pekraman dan Majelis Madya Desa Pekraman. Majelis inilah yang menjaga Desa Pekraman agar tetap harmonis dengan berlandaskan Adat dan Agama.
Selain itu, Gubernur Pastika juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali sangat menghormati hak-hak masyarakat adat. Oleh karenanya, pemprov rutin mengucurkan bantuan keuangan kepada desa pakraman yang ada di Bali 1488 desa pekraman dan bagi lebih dari 3000 subak (sistem pengairan Bali yang berlandaskan adat dan agama). Bantuan ini, diharapkan dapat membantu dan mengurangi beban masyarakat terkait keperluan yang ada didalam desanya. Sehingga kehidupan masyarakat yang ada pada Desa Dinas maupun Desat Adat Pekraman dapat berjalan secara harmonis.
Senada dengan Gubernur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya yang pada kesempatan tersebut mewakili Presiden Joko Widodo, mengungkapkan bahwa contoh yang disampaikan oleh Gubernur Bali mencadi catatan penting kementrian untuk disampaikan kepada Presiden, sebagai salah satu alasan praktis dalam Pemerintah Pusat untuk menyerap berbagai referensi dari nusantara terkait keberadaan masyarakat adat, dan salah satu contoh yang baik adalah di Bali ini.
Disamping itu, dalam sambutan Presiden yang dibacakannya dikatakan negara sangat menghormati hak-hak masyarakat adatdan telah tertuang dalam konstitusi Negara. Selain itu dalam Visi-Misi dan Program Aksi atau yang dikenal dengan NAWACITA Jokowi-JK juga telah tersirat didalamnya, serta telah memberikan inspirasi dan pedoman untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Oleh karenanya Pemerintah berharap dengan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dengan organisasi atapun aliansi dapat menghasilkan suatu mandat tentang masyarakat adat yang dapat dituangkan kedalam UU.
Acara festival ini diikuti oleh perwakilan pengurus AMAN dan komunitas adat yang ada di Nusantara. Para peserta ini akan mengikuti kegiatan kemah selama 10 hari kedepan sampai pada tanggal 17 Agustus 2015. Agenda yang akan dilaksanakan yaitu seperti bakti sosial, penyelenggaraan kesehatan masyarakat, mendaki dan lainnya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut Penjabat Bupati Bangli I Dewa Gede Mahendra Putra, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Dewa Bharata, Para Penglisir Pura Batur, serta undangan lainnya. (DN - HuM)
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com