Bali Utara Dilirik 4 Investor, 1 Hektare Senilai Rp 1 Triliun

Badung, Dewata News.com — Kementerian Pariwisata membuat strategi mendatangkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia hingga 20 juta hingga 2019. Satu di antaranya dengan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata.

      Frans Teguh selaku Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata Kementerian Pariwisata pada forum bisnis KEK pariwisata di Hotel Padman, Kuta, Badung, Jumat (21/08).

      Forum ini mengajak 34 provinsi yang menjadi proyeksi KEK pariwisata, serta diikuti oleh akademisi, praktisi, dan asosiasi pariwisata. Dengan forum ini, diharapkan para developer atau investor mempunyai minat mempercepat pembangunan di kawasan tersebut.

     Target pemerintah dengan kawasan ekonomi ini hampir 100 titik lokasi di seluruh Indonesia sejak 2015-2019. “Kami sudah mengidentifikasi pemetaan sekitar 222 titik kawasan pariwisata yang bisa didorong karena mempunyai potensi dari seluruh Indonesia,” katanya.

    Hasil forum ada masukan melirik kawasan Bali Utara dan Karangasem. Alasannya, kawasan Bali Selatan padat akomodasi perhotelan.

    ”Bali utara sudah dilirik, kira-kira untuk tema pariwisata yang cocok adalah echo tourism, atau marine tourism. Konsep pariwisata ini sebenarnya sangat kuat untuk Bali, begitu juga Bali barat,” katanya.

     Pihaknya tetap memastikan developer mendorong keterlibatan masyarakat setempat dan memberikan manfaat seperti tenaga kerja. Dari pembicaraan investor, ada sekitar 3-4 investor telah mengeluarkan signal lampu hijau membangun pariwisata di Bali utara.

    “Itu semuanya harus menjadi mata rantai pengembangan kawasan. Isi kawasan itu tidak hanya semata-mata hotel, restoran, kafe, merchandise, komunitas, dan macam-macam. Kami tidak menutup kemungkinan kalau ada kerjasama dengan investasi asing juga dibuka,” jelasnya.

    Disebutkan pula, skala investasi bervariasi. Ia mencontohkan skala 1 hektare investasi akan diperlukan sekitar Rp 500 miliar atau Rp1 triliun modal. Namun hal itu sangat variatif.

    Menurutnya, pembangunan pariwisata ini nantinya harus dipastikan tidak mereduksi, mengubah, dan menghilangkan fungsi yang telah ada. Terutama kata dia, fungsi konservasi dan fungsi suci. Bali ada sekitar 10 titik target.

    “Misalkan, ada taman nasional yang mempunyai fungsi konservasi, maka ketika pariwisata datang ke sana, pihak pengelola harus mempertahankan fungsi konservasi ini dengan menata kawasannya. Menambah fasilitas yang memperkuat destinasi pariwisata tanpa merusak lingkungan sekitar," jelasnya. (DN ~ Ant).—