Pemerintah Dituding Kurang Perhatian Terhadap Eksistensi FPK

        Ketua FPK Buleleng Ida Bagus Sudirga Raka (kiri) beserta jajarannya ketika diundang 

            pertemuan oleh Kepala Kesbangpol Buleleng Ida Bagus Suadnyana, Rabu (29/07)

Buleleng, Dewata News.com — Eksistensi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Buleleng yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng, seperti halnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mempunyai sasaran mulia sebagai forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka agama, pemuka adat, suku dan masyarakat dalam membentuk karakter bangsa menuding kurang mendapat perhatian pemerintah, kendati memang berbeda dibanding membangun infratruktur.

    Tudingan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) itu secara spontanitas disampaikan Divisi Informasi dan Komunikasi FPK Buleleng, Tjhie Su Liong yang juga anggota FKUB Buleleng ketika Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Polisik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng Ida Bagus Suadnyana secara mendadak mengundang FPK Buleleng melalui forum  pertemuan di Singaraja, Rabu (29/07).

     Dibandingkan dengan perhatian pemerintah di daerah lain sebagai sasaran kunjungan FKUB Buleleng, jelas Tjhie Su Liong, forum yang dibentuk oleh pemerintah itu mendapat perhatian, baik dari segi dana maupun lainnya. Sementara, pembantukan FPK Buleleng sesuai Keputusan Bupati Buleleng, tertanggal 29 Januari sudah menyebutkan, segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Buleleng.

    ”Dengan keputusan Bupati Buleleng itu, FPK Buleleng yang personilnya dari berbagai suku dan masyarakat bergerak cepat melakukan tugas, sesuai yang diamanatkan tapi hingga hampir rampung penyelenggaraan sosial kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan ini ke wilayah kecamatan-kecamatan di Kabupaten Buleleng, kecuali Tejakula dan Seririt karena terbentur hari raya dan sebagainya, ternyata dana pembiayaan belum kunjung muncul, sehingga memanfaatkan sarana dan prasarana pribadi,”  ungkapnya.

     Persoalan kurang perhatian pemerintah ini juga dipertegas Ketua FPK Kabupaten Buleleng Ida Bagus Sudirga Raka, sehingga ada tudingan dirinya tidak bertanggungjawab ketika mengirim peserta pelatihan ke tingkat provinsi Bali, di Denpasar.  

    Sesuai tugas yang diamanatkan Keputusan Bupati Buleleng itu, lanjut IB.Sudirga Raka, dalam setiap kegiatan sosialisasi di wilayah kecamatan yang melibatkan para kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan agama, diminta pentingnya segera dibentuk FPK di tingkat kecamatan hingga desa, sesuai sasaran forum ini membentuk karakter bangsa.

    ”Karena dituding tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas ‘ngayah’ ini, sehingga memicu pikiran mengirim surat undur diri selaku Ketua FPK Buleleng dengan alasan kesehatan, karena memang dirinya pernah menderita sakit jantung dan telah menjalani operasi kepada Kepala Badan Kesbangpol Buleleng,” kata Ida Bagus Sudirga Raka.

    Purna bakti Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng ini mendesak Kepala Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Buleleng memfalitasi FKP Buleleng bertemu dengan Wakil Bupati Buleleng.  

    Kepala Kesbangpol Buleleng IB.Suadnyana meminta kepada FPK Buleleng untuk memahami posisi lembaga yang dipimpinnya memfasilitasi keberadaan lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati. Bahkan, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan perhatian serius kepada FPK ini.

    Sebab, sesuai Permendagri No.34 Tahun 2006, bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian p[enting dari kerukunan nasional dan upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu, kepala daerah dan wakil kepada daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

   ”Dalam rangka penyelenggaraan FPK di daerah, perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antar aparat pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah secara professional,” kata IB. Suadnyana menyitir ucapan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik dalam suatu pertemuan di Denpasar, belum lama ini.

   Menurut IB. Suadnyana, dibalik harapan pemerintah agar FPK Buleleng ini bekerja dengan baik, memang perlu didukung dana yang cukup dan memadai oleh pemerintah, sehingga program kegiatan dalam forum ini bisa terlaksana dengan baik. ”Kami akan mencoba dengan pimpinan untuk memohon dukungan dana pembiayaan bisa lebih dipercepat pencairannya. Semuanya itu karena terbentur adanya peraturan baru yang mengatur bantuan hibah, misalnya,” ungkapnya.

    Dari dialog kekeluargaan dan kebersamaan dalam pertemuan itu, IB.Sudirga Raka menarik surat undur diri dan tetap melaksanakan tugas jabatan Ketua FPK Buleleng. (DN ~*).--