Buleleng, Dewata News.com - Koalisi Merah
Putih (KMP) DPRD Buleleng, Senin (27/07) boikot Rapat Paripurna
DPRD Buleleng dengan agenda mendengarkan penyampaian jawaban atas
pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, terkait dengan pembahasan rancangan
perda laporan keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Buleleng
tahun 2014.
Dari 19 anggota DPRD Buleleng yang
tergabung dalam KMP yakni fraksi Golkar, Demokrat dan Gerindra,
seluruhnya tidak hadir dalam rapat tersebut.
Anggota
KMP DPRD Buleleng Mangku Ariawan mengatakan, ketidakhadiran anggota DPRD
Buleleng yang tergabung dalam KMP pada rapat paripurna tersebut,
lantaran dana bansos belum dicairkan.
“Prinsip
kehati-hatian yang disampaikan sekda tidak bisa diterapkan untuk dana
bansos yang merupakan jatah anggota DPRD”, ungkapnya.
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana ketika dikonfirmasi menyatakan, bansos akan segera dicairkan. “Bansos
akan segera dicairkan, karena pencairan dana bansos untuk jatah anggota
DPRD tidak mengacu kepada Perpres. Namun untuk tahun 2016 pencairannya
mengacu kepada perundang-undangan yag baru,” tegasnya.
Jatah
dana bantuan sosial atau bansos untuk masing-masing anggota DPRD
sebesar Rp300 juta. Sementara yang sudah dicairkan hanya kepada
beberapa anggota DPRD. Sedangkan untuk jatah anggota DPRD Buleleng
Mangku Ariawan, belum ada yang dicairkan. (DN ~*).-
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com