Pemprov Bali Kembali Terima Penghargaan WTP

Denpasar, Dewata News.com - Pemprov Bali kembali mendulang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan ini diserahkan secara langsung dari Anggota Tiga BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi kepada Gubernur Bali Made Mangku Pastika pada acara rapat paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (08/06).

       Gubernur Pastika dalam sambutannya mengatakan hendaknya capaian ini tidak dipandang sebagai prestasi administratif yang normatif semata, tetapi harus dimaknai sebagai sebuah penghargaan terhadap komitmen, integritas, profesionalitas dan transfaransi tata kelola pemerintah provinsi, sekaligus tantangan besar untuk terus mempertahankannya dengan kualitas yang semakin meningkat.

     Demi mempertahankan capaian WTP kedepannya, Gubernur mengajak seluruh SKPD untuk terus melakukan pembenahan terhadap segala kekurangan yang sejalan dengan upaya pemprov membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang prima, yang bermuara akhir pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

     Anggota Tiga BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi dalam laporannya menyatakan, penghargaan WTP tidaksaja diraih Pemprov Bali namun juga diperoleh 5 pemerintah Kabupaten dan 1 Pemerintah Kota, sedangkan 3 Kabupaten masih dengan predikat Wajar Dengan pengecualian (WDP). Kedepannya, ia mengharapkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Bali mendapatkan predikat WTP.

     Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama dalam kesempatan itu mengapresiasi capaian WTP yang diperoleh pemprov. Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan secara substansi merupakan proses penilaian, kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas dan keandalan mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah.

    Untuk itu ia mengharapkan proses pemeriksaan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, dan pengelolaan Keuangan Daerah secara wajib juga diharapkan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Adi Wiryatama juga Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Gubernur Ketut Sudikerta, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan daerah Provinsi Bali. (DN~HuM).-