UU No.23 Tahun 2014 Persempit Potensi Kelautan Buleleng

Buleleng, Dewata News.com —  Kewenangan Kabupaten Buleleng dalam pengelolaan kawasan laut semakin terbatas sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Undang-undang yang telah diterbitkan sejak 16 Januari 2015 itu mengatur jika sebagian besar potensi kelautan dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

     Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Kabupaten Buleleng, Nyoman Sutrisna  ketika dihubungi mengatakan, beberapa potensi kelautan yang sebelumnya dikelola pemerintah kabupaten (pemkab), kini sudah harus dikelola Pemprov Bali.

    Satu di antaranya, menurut Sutrisna, pengelolaan kawasan laut dari 0 sampai 12 mil sudah harus dikelola Pemprov Bali. Sedangkan sebelumnya kawasan laut dari 0 sampai lima mil dikelola Pemkab Buleleng.

    “Yang lainnya seperti penerbitan izin usaha tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 DG sampai 30 DG, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pembangunan perikanan dan penerbitan izin kapal penangkapan sejak adanya undang-undang tersebut sudah menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya ketika dihubungi di Singaraja, Senen (11/08).

    Sementara tugas dan kewenangan Pemkab Buleleng di dalam pengelolaan laut dan pesisir hanya tersisa pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan pemberdayaan nelayan kecil.      Hal ini sangat disesalkan, mengingat Kabupaten Buleleng memiliki garis pantai terpanjang di   Bali yang mencapai 158,89 kilometer.

    “Dengan adanya undang-undang tersebut kewenangan kabupaten untuk mengelola laut tidak ada. Kabupaten hanya diberikan dua kewenangan saja, selebihnya kewenangan provinsi,” katanya.

     Sutrisna khawatir peralihan pengelolaan ini akan menjadikan kawasan laut di Buleleng menjadi tidak terurus. Mengingat selama ini yang lebih mengetahui kondisi kelautan di setiap kabupatennya merupakan pemerintah kabupaten itu sendiri.

    ”Kekhawatiran ini cukup beralasan. Sebab, sejak diterbitkannya undang-undang tersebut belum ada tanda-tanda Pemprov Bali akan membentuk personil, sarana prasarana, pendanaan dan dokumen (P3D). Padahal hal itu sudah harus terbentuk maksimal dua tahun sejak diterbitkannya undang-undang. Kami masih belum mengetahui nanti mekanismenya seperti apa, apakah kami dilibatkan lalu seperti apa. Kami masih menunggu kewenangan apakah gubernur memberikan delegasi kepada kami, itu kami masih menunggu surat dari gubernur,” tandasnya. (DN~*).—