PHRI Apresiasi Positif PHR Online Dispenda Buleleng

Buleleng, Dewata News.com — Terobosan yang dilaksanakan Dinas Pendapatan (Dispenda) Buleleng untuk menerapkan pajak hotel dan restoran (PHR) secara online mendapat apreasi positif kalangan pengusaha hotel dan restoran yang ada di kabupaten ujung utara Bali ini.

    ”Rencana ini bagus banget. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa PHR harus dipisahkan dengan harga yang harus dibayar oleh mereka yang menikmati pelayanan, baik hotel maupun restoran. Karena PHR menjadi kewajiban dari mereka yang menikmati pelayanan tersebut, sementara pengelola hotel dan restoran hanya pemungut,” kata Onwer Angsoka Family Hotel&Spa, Nyoman Suwela di Lovina, Kamis (07/05).

.
     Menurut sepuh anggota PHRI Buleleng yang aktif menghiasi media sosial (medsos) ini, sistim ini tidak akan menyusahkan pemilik hotel dan restoran, sekalogus akan menutup peluang untuk "nego" antara managemen hotel dan restoran dengan petugas pemungut PHR.

 
    Hanya saja, kata mantan birokrasi tulen ini, sistim ini harus dilaksanakan dengan konsisten, tanpa membedakan, pilih kasih, alasan hotel dan restoran kecil atau besar dan tegas. ”Kalau masih ada tebang pilih dan tidak konsisten akan muncul masalah yg lebih parah. Sekarang ini era serba online, komputer bukan lagi barang mewah. Bravo Dispenda Buleleng. Do it without do-it,” imbuh Nyoman Suwela. 

  

    Onwer Angsoka Family di Lovina ini juga senantiasa menyoroti  setelah berlakunya secara efektif Peraturan Menteri Perdagangan No. 6/2015, tapi sampai saat ini masih belum ada persepsi yang sama tentang pelaksanaan Permedag tersebut. Ia sangat menyayangkan di Buleleng belum pernah ada pencerahan dari yang berwewenang, baik itu dari Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri, Badan Pelayanan Terpadu, Humas Pemkab Buleleng atau yang laiinya, misalnya dengan memanggil para pengusaha yang menjual Mikol golongan A.                            

                                                                   Vila Angsoka Lovina

    Menurut Suwela, masih banyak yang bingung dikalangan para pedagang yang menjual bier, misalnya, dengan aturan bahwa hotel, bar dan restoran diijinkan menjual Mikol. "Kami bekerja di hotel yang ada restoran dan bar, dalam ijin bar dan restoran sudah disebutkan ijin menjual Mikol, tetapi hanya untuk diminum ditempat, pengertian kami, bukan sebagai pengecer," imbuhnya.

    Sebelum berlakunya Permendag no. 6/2015 ini, pemilik hotel, restoran dan bar dengan mudah mendapatkan pasokan bir dari Mini Market yang terdapat banyak di kawasan wisata atau di tempat-tempat lain. ”Sekarang yang hanya diijinkan dengan peraturan baru ini hanya Supermarket dan Hypermarket. Kesan yang ditangkap masyarakat sepertinya memberikan monopoli kepada Supermarket dan Hypermarket dan tidak memeberi kesempatan kepada modal kecil untuk berusaha seperti Mini Market dan usaha pengecer lainnya,” ungkapnya.

    Yang menarik, kata Owner Angsoka Villa ini,  adalah bahwa dalam pertimbangan Permendag tersebut  disebutkan alasannya adalah untuk menjaga moral generasi muda dan budaya, sehingga penjualan Mikol (BIER) harus dibatasi dengan melarang Mini Market dan pengecer lainnya menjual Mikol golongan A. ”Timbul pertanyaan di masyarakat yang pengetahuannya kurang, apakah bier yang dibeli di Mini Market akan merusak moral generasi muda dan kalau dibeli di Supermarket tidak akan merusak moral dan budaya?,” katanya dengan nada tanya. (DN~*).—