”Pejuang” Perbankan di Bali Siap Hadapi MEA

 Ketua Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana

Buleleng, Dewata News.com — Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Bali Ketut Wiratjana menyatakan, ”pejuang” perbankan di Bali tidak khawatir dalam menghadapi persaingan global, seperti MEA tahun 2020 mendatang.

     ”Menyikapi MEA itu, setiap harus melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia (SDM) yang ada dan merupakan tanggungjawab Perbarindo Bali melaksanakan sertifikasi ini, baik kepada direksi maupun SDM lainnya diperbankan bersangkutan. Selain itu, para pengelola perbankan harus dilengkapi IT yang memadai, di samping permodalan,” kata Ketua Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana di Singaraja, Senen (16/02).

     Ketut Wiratjana yang terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Perbarindo Bali untuk periode yang kedua, 2014-2018 pada  Musda ke-9 akhir Januari 2015 lalu mengatakan, sesuai dengan program pengurus baru adalah mengarahkan anggota untuk melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.20/2014 tentang tingkat kesehatan BPR.

    Dirut Bank Indra ini mengungkapkan, untuk mendorong perkembangan BPR di masa mendatang, pihaknya akan mengajak anggota memenuhi syarat permodalan minimum serta prinsip good corporate governance (GCG).

Ilustrasi Permodalan perkuat perbankan. 

    Diharapkan, setiap BPR memiliki modal inti sampai dengan tahun 2019 minimal Rp4 miliar bagi yang berada di wilayah zona I, sementara BPR yang ada di wilayah zona II minimal Rp6 miliar, wilayah zona IV Rp8 miliar dan wilayah zona IV, seperti di kota metropolitan Jakarta minimal Rp14 miliar. ”Tapi bagi BPR yang baru wajib mengikuti syarat permodalan minimum serta GCG itu mulai beroperasi,” imbuhnya.

    Ia yakin, dari 137 BPR yang ada di seluruh Bali mampu untuk memenuhi syarat permodalan minimum serta GCG tersebut. Terkait kesiapan permodaan itu, PT BPR Indra Singaraja terbaik pertama di Kabupaten Buleleng, dan terbaik kedua di Bali,. Setelah PT BPR Lestari, Badung.

   "Karena itu, kami mengajak semua anggota melakukan perubahan dan pembenahan ke dalam guna memudahkan penyaluran dana ke masyarakat khususnya sektor UMKM," jelasnya.

    Dia menambahkan Perbarindo Bali akan menekankan anggota terlibat aktif dalam program edukasi dan literasi keuangan. BPR, lanjutnya, harus bisa merubah pemikiran masyarakat jika mereka dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan suku bunga yang dijamin lebih tinggi dari bank umum.

    OJK Perwakilan Bali mencatat hingga akhir Desember 2014, total dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp5,7 triliun, tumbuh 15,17% dibandingkan akhir 2013. Kredit yang disalurkan senilai Rp7 triliun, naik 17,99% dari periode sama tahun sebelumnya dengan rasio dana terhadap kredit (LDR) sebesar 81,14%. Sementara total aset, meningkat 18,89% dibandingkan dengan akhir 2013.

 BPR Indra menyadari bahwa faktor Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan aset terpenting dan menjadi prioritas utama dalam investasi perusahaan.

                            

     PT BPR Indra Singaraja, termasuk BPR lainnya di tahun 1988 minimal memiliki modal plus cadangan Rp50 juta, ternyata hingga akhir Januari 2015 memiliki asset mencapai Rp457 miliar. Dari total nilai asset sebesar itu, jelas Dirut Bank Indra ini, dihimpun dari dana masyarakat dalam bentuk tabungan Rp152 miliar dan deposito Rp305 miliar.

     Dirut PT BPR Indra Singaraja, Ketut Wiratjana ini juga memaparkan, sudah membuka kantor cabang di Jalan Raya Sempidi, Badung, di samping 6 Kantor Kas yang tersebar di Jalan Raya Kerobokan, Kuta,  Seririt, Lovina, Sangsit, Kubutambahan serta Tejakula Kabupaten Buleleng. (DN~TiR).—