Tak Ingin Prajuru Adat Jadi Briokrat, Buleleng Batal Daftarkan Desa Adat

Putu Mangku Mertayasa

Buleleng, Dewata News.com – Buleleng akhirnya membatalkan mendaftarkan desa adat dalam penerapan UU Desa. Hasil konsultasi ke Kemndegari diketahui, bahwa criteria desa adat dalam UU Desa justru akan mendegradasi keberadaan desa adat di Bali, yang ternyata berbeda dengan desa adat di daerah lain di Indonesia.

      Keputusan pembatalan mendaftarkan desaadat itu dihasilkan setelah DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat paripurna di Singaraja, Rabu (14/01). Dari rapat itu disepakati, Pansus DPRD Buleleng menolak rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang UU Desa yang disampaikan oleh Bupati Buleleng.

    Dengan demikian, Pansus memutuskan untuk tidak mendaftarkan desa adat dan mengembalikan sistem pemerintahan seperti saat ini.

    Ketua Pansus DPRD Buleleng Mangku Mertayasa beralasan, pembatalan itu berdasarkan kesepakatan semua fraksi di DPRD. Selain itu, juga berdasar hasil konsultasi Pansus dengan Kemendagri. Dari itu disimpulkan, perlunya Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana melakukan kajian mendalam terkait pendaftaran desa adat.     
                                                                 

Bupati Agus Suradnyana

Bupati Buleleng Agus Suradnyana mengatakan, pihaknya menerima keput5usan dari DPRD Buleleng. Namun, dia beralasan, keputusan itu tidak berarti membatalkan pendaftaran desa adat. ”Saya akan tetap ikuti apa yang telah menjadi keputusan Pansus,” ujar Agus Suradnyana. (DN~*).—