Puspayoga Pelopor Kredit Tanpa Agunan

                                           

Denpasar, Dewata News.Com – Kiprah A.A. Ngurah Gede Puspayoaga, putra Bali yang dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koperasi dan UMKM, dalam meningkatkan geliat usaha kecil dan menengah (UKM) sudah terlihat sejak menjadi Wali Kota Denpasar.

      Buktinya, sejumlah program kerja yang dilakukan, cukup banyak bermuara pada peningkatan UKM di Denpasar. Bahkan, salah satu program yang diluncurkan, yakni kredit tanpa agunan (KTA) menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia. Program ini juga menjadi inspirasi pemerintah pusat meluncurkan program serupa dengan nama lain.

      ”Komitmen Pak Puspayoga untuk meningkatkan UKM tidak perlu diragukan lagi. Beliau memiliki sejumlah program yang inovatif dalam mengembangkan UKM di Denpasar, ketika menjadi Wali Kota Denpasar, ia mengeluarkan program KTA. Ini menjadi program rintisan bagi daerah lain dan juga pusat,” ujar Sekretaris Kota Denpasar AAN Rai Iswara, Jumat (31/10).

      Ketika Puspayoga menjadi Wali Kota, Rai Iswara sempat menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar. Kebijakan dalam membangkitkan koperasi juga menjadi perhatian serius Puspayoga saat menjadi orang nomor satu di Denpasar. Sejumlah penghargaan tingkat nasional di bidang koperasi, seperti Bhakti Koperasi pun diraihnya.

     ”Kebetulan saat itu saya menjadi Kadis Koperasi, jadi tahu betul komitmennya dalam meningkatkan UKM dan koperasi,” kata Rai Iswara.

    Kiprah lainnya, kata Rai Iswara, yakni kepala daerah yang pertama juga menetapkan penggunaan kain tenun lokal (endek) sebagai seragam wajib para PNS di lingkungan Pemkot Denpasar. Artinya, kebijakan ini berusaha untuk menjaga dan melestarikan UKM di bidang tenun lokal yang saat itu mengalami masa sulit. Kebijakan ini pun akhirnya ditiru sejumlah kabupaten/kota lainnya untuk menggunakan kain lokal sebagai seragam PNS, seperti batik dan kain tenun lokal lainnya.

    ”Jadi ketika Puspayoga diberikan tugas sebagai Menteri UKM, bagi saya itu pilihan yang tepat. Karena track record-nya sejak lama sangat concern di bidang UKM,” kata Sekot Denpasar ini.

    Apa yang disampaikan Rai Iswara tentu sangat beralasan. Sebab, dalam setiap kesempatan Puspayoga selalu berbicara ekonomi kerakyatan. Bahkan ketika seminar Outlook 2013 di Sanur, 20 November 2012, Puspayoga menyatakan bahwa, pola BTDC menjadikan rakyat Bali jadi penonton. Karenanya kue pariwisata harus dibagi secara merata. Caranya dengan memeratakan infrastruktur dan mengoptimalkan kearifan lokal, maka akan tercipta pemerataan secara ekonomi.

    Ketika itu, Puspayoga yang Wagub Bali menyatakan, dalam mengoptimalkan kearifan lokal, minimal ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama, mendokumentasikan kearifan lokal Bali, baik yang berbentuk fisik maupun tata nilai. Setelah didokumentasikan, kearifan lokal itu harus dilestarikan. Apabila sudah berhasil melestarikannya, baru bisa berbicara untuk mengembangkan dan mengoptimalkan kearifan lokal itu untuk bersaing dalam ekonomi global.

    ”Kalau tidak ada manajemen seperti itu, saya yakin kearifan lokal kita tidak akan bisa bersaing dalam kancah ekonomi global,” tegasnya. (DN~TiR).—