Kisruh DPRD Buleleng Akhirnya Reda

Buleleng, Dewata News.Com – Konflik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) vs Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD Buleleng 2014-2019 terkait perebutan kursi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang disapu bersih kubu PDIP cs, akhirnya reda. KIH (Fraksi PDIP plus PPP, Fraksi Hanura, Fraksi NasDem) berdamai dengan KMP (Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra).     Perdamaian antara IKH vs KMP di DPRD Buleleng itu ditandai dengan kesediaan Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra mengisi komposisi dengan menaruh anggotanya di Alat Kelengkapan Dewan (Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan). Konflik praktis berakhir, setelah kubu KIH dan KMP membangun deal-deal politik.      Namun, deal-deal politik itu tidak mengubah penguasaan kursi Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang semuanya diduduki kubu KIH. Deal politik yang dicapai hanya menggeser satu kursi anggota KIH di Badan Kehormatan (BK) DPRD Buleleng untuk diserahkan ke KMP. Di lain sisi, kubu KMP bersedia menyesuaikan komposisi keanggotannya di masing-masing Komisi DPRD Buleleng.     Semula, KIH menguasai 3 dari 5 kursi di BK DPRD Buleleng. Dalam deal politik itu, KIH bersedia melepas satu kursi yang tadinya dipegang oleh Fraksi NasDem untuk diserahkan ke KMP. Dengan demikian, komposisi BK menjadi 2 kursi dipegang KIH (dari Fraksi PDIP dan Fraksi Hanura), sedangkan 3 kursi lagi dipegang oleh KMP (dari Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Gerindra). Pimpinan BK DPRD Buleleng tetap dipegang kubu KIH, dengan Ketua I Gusti Putu Artana (PDIP) dan Wakil Ketua I Wayan Teren (Hanura).     Sedangkan komposisi di masing-masing Komisi, kubu KMP hanya melengkapi formasi yang tersedia. Semula, ada dua Komisi yang krusial karena jumlah keanggotaan melebihi Tatib, lantaran KMP dan KIH sama-sama tak mau mengalah, yakni Komisi I dan Komisi IV. Sesuai Tatib, jumlah keanggotaan di masing-masing Komisi ini 10 orang. Namun, karena formasi yang disetorkan KIH dan KMP melebihi ketentuan, jumlahnya berubah jadi 12 kursi.     Akibat kelebihan jumlah anggota di Komisi I dan Komisi IV, maka terjadi kekurangan anggota di Komisi II dan Komisi III DPRD Buleleng. Nah, dalam deal politik yang terbangun itulah, KMP akhirnya mengalah dan menyesuaikan jumlah keanggotannya di masing-masing Komisi. Akhirnya, jumlah komposisi keanggotaan di masing-masing komisi sesuai Tatib, yakni Komisi I (10 anggota), Komisi II (11 anggota), Komisi III (10 anggota), dan Komisi IV (10 anggota).      Namun, Pimpinan Komisi semuanya tetap dipegang kubu KIH, mulai dari Ketua Komisi, Wakil Ketua Komisi, hingga Sekretaris Komisi. Demikian pula unsur Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPRD Buleleng, yang tetap dikuasai PDIP cs. Ketua Komisi I dipegang Putu Mangku Mertayasa (PDIP), Ketua Komisi II dipegang Putu Mangku Budiasa (PDIP), Ketua Komisi III dipegang Ni Made Putri Nareni (NasDem), dan Ketua Komisi IV dipegang I Ketut Wirsana (Hanura). Sedangkan Ketua Baleg DP)RD Buleleng dipegang I Gede Ody Busana (PDIP).    Informasi lain menyebutkan, kubu KMP melunak karena ada deal politik jangka menengah, di mana dalam masa rolling Alat Kelengkapan Dewan pada masa jabatan 2,5 tahun nanti, KMP akan diberikan jatah Pimpinan di 2 Alat Kelengkapan Dewan. Jubir KMP yang juga Wakil Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi Golkar, Ketut Susila Umbara, tidak mengiyakan dan tidak pula membantah deal politik dengan KIH untuk jatah Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan di masa rolling.      ”Intinya, ke depan dalam rangka rolling pengurus pada Alat Kelengkapan Dewan disepakati umtuk menjungjung asas kebersamaan, dengan melihat potensi yang ada di masing-masing fraksi. Sehingga, orang yang duduk di Komisi dapat bekerja secara maksimal,” tandas Susila Umbara saat dikonfirmasi Dewata News di Singaraja, Sabtu (08/11).        Sementara itu, setelah terjadinya deal politik dan perdamaian, kubu KMP dan KIH sepakat kembali menggelar sidang paripurna internal penetapan Alat Kelengkapan Dewan, ditandai dengan dibuatkan berita acara untuk selanjutnya diumumkan Pimpinan DPRD Buleleng.     Ketua DPRD Buleleng dari Fraksi PDIP, I Gede Supriatna menyatakan, deal politik antara KIH dan KMP terjadi karena sama-sama mengusung kebersamaan dalam rangka pembangunan yang lebih baik untuk Buleleng. “Kami ingin menjaga kebersamaan dan kesolidan lembaga, sehingga ada kesepakatan-kesepakatan untuk menyongsong agenda-agenda ke depan,” tegas Supriatna. (DN~TiR).—