Dua Kader PDIP Pimpin Birokrat dan Legislator di Buleleng

  Ketua DPRD Gede Supriatna dan Bupati Putu Agus Suradnyana

Buleleng, Dewata News.Com  --  PDI Perjuangan di Buleleng, Bali sebagai partai politik dengan mayoritas pendukungnya boleh berbangga, selain menempatkan para kadernya di jajaran birokrasi sebagai Kepala Daerah (Bupati) juga menduduki kursi jabatan Ketua DPRD.

     Seperti halnya di kabupaten ujung utara Pulau Bali, kader PDIP yang menduduki jabatan Wakil Ketua DPD PDIP Bali dan Anggota DPRD Bali, Putu Agus Suradnyana menggandeng I Nyoman Sutjidra diusung PDIP dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2012. Dengan motto ”Ajak Lan Duwenang” pasangan PAS 2012 ini melenggang menduduki kursi Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2012-2017.

    Sementara kader PDIP asal Desa Tejakula, Gede Supriatna sebagai anggota incumbent DPRD Buleleng periode 2014-2019 mendapat kepercayaan partai menduduki kursi jabatan Ketua DPRD Kabupaten Buleleng periode 2014-2019. Keunggulan Supit panggilan akrab Gede Supriatna ini menggeser kader potensial PDIP Buleleng lainnya, karena yang bersangkutan secara struktural sebagai Sekretaris DPC PDIP Buleleng.

     Kader potensial PDIP Buleleng lainnya itu, seperti Putu Mangku Budiasa, Putu Mangku Mertayasa (mantan Ketua Fraksi PDIP 2009-2014), Ni Kadek Turkini (Ketua Fraksi PDIP 2014-2019) dan Odhi Busana.

    Dibalik sukses keberhasilan dua kader PDIP Buleleng menduduki jabatan strategis, baik sebagai Bupati maupun Ketua DPRD Buleleng, ternyata Bupati Putu Agus Suradnyana tersandung pengadaan sepeda motor yang diperuntukkan bagi Kepala Desa se-Kabupaten Buleleng dalam tahun 2013 dan diserahkan H-7 Pilkada Bali diduga telah terjadi indikasi penyimpangan/pelanggaran hukum.

    Kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor bagi kepada kades-kelian desa pakraman se-Buleleng ini sempat ditangani Kejaksaan Negeri Singaraja.

    Selanjutnya, kasus Bupati bagi-bagi motor ini diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Kejati Bali menindaklanjuti dengan membentuk tim Penyelidik pada Bidang Intelijen, tanggal 29 Juli 2013 untuk melakukan pengumpulan data/pulbaket terhadap dugaan terjadinya penyimpangan dalam pengadaan sepeda motor untuk Kepala Desa dan Kelihan Adat se-Kabupaten Buleleng yang anggarannya berasal dari APBD tahun 2013.

    ”Berdasarkan  hasil wawancara terhadap 9 orang serta pengumpulan data-data/dokumen dari aparat terkait, diambil kesimpulan, bahwa dalam proses pengadaan sepeda motor yang diperuntukkan bagi Kepala Desa se-Kabupaten Buleleng dalam tahun 2013 diduga telah terjadi indikasi penyimpangan/pelanggaran hukum, sehingga untuk proses selanjutnya ditangani oleh bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaaan Tinggi Bali”. Dari proses penanganan bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Bali ini, hingga saat ini belum diketahui perkembangannya.

    Sementara Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna, juga tersangdung kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi bermodus rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf (1)  Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

\

    Bahkan, Gede Supriatna yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan didengar keterangannya saat Kasi Pidsus Kejari Singaraja dijabat oleh I Wayan Suardi, 8 Oktober 2013, terkait kegiatan yang dilakukan politisi PDIP itu pada dua buah lembaga, yakni PT Darmika Utama dan DPRD Buleleng. Setelah didengar keterangannya sebagai tersangka, Timsus Kejari akan meminta keterangan ahli sebagai pelengkap berita acara pemeriksaan.

   Sampai saat ini belum diperoleh keterangan perkembanmgan proses penanganan terhadap kasus tersangka Gede Supriatna yang kini tinggal menunggu pelantikan sebagai Ketua DPRD bersama Pimpinan Dewan Buleleng lainnya. Namun, informasi menyebutkan adanya upaya pihak Kejaksaan Negeri Singaraja untuk mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) tersangka Supit.

   Ketika dikonfirmasikan informasi SP3 tersangka Supit, Kajari Singaraja Sumarjo, beberapa waktu lalu mengatakan, akan melakukan konsultasi dengan Kejaksaan Tinggi Bali. (DN~TiR).—