RUU Pilkada Bisa Jadi Warisan Terburuk

Jakarta, Dewata News.Com - Jika RUU Pilkada disetujui, Pengamat Politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti memastikan UU ini menjadi warisan terburuk dari SBY. Soalnya, UU ini produk antidemokrasi dan seperti mengembalikan gaya pada jaman orde baru.

      Hal itu dikemukakannya dalam diskusi "Menolak Warisan RUU Anti Reformasi dari Rezim SBY : Pilkada via DPRD" di Jalan Sunda, Jakarta, Senin (08/09). Pembahasan ini menyikapi rencana DPR mengesahkan RUU tentang Pilkada menjadi UU. Di dalamnya tertulis soal pengembalian proses pemilihan bupati/walikota dan gubernur kepada kekuasaan perwakilan melalui DPRD.

    Padahal dengan pemilihan langsung, calon yang muncul akan melalui seleksi ketat. Semua akan berlomba melakukan yang terbaik. Ray mengatakan jika langkah ini dilakukan koalisi merah putih untuk menghalangi pemerintahan Jokowi, mereka salah hitung.

    "Itu angan-angan terlalu besar. Pemilihan lewat DPRD akan menjadi awal perpecahan koalisi merah putih. Yang kalah (suara) tidak akan dianggap layak jadi pemimpin. Golkar pasti ingin sapu bersih semua tempat karena dia unggul," kata Ray.

     Praktisi Hukum Konstitusi Ahmad Wakil Kamal mengatakan hak rakyat yang selama ini sudah memilih langsung dirampas jika pemilihan melalui DPRD. Hal ini melanggar asal 27 ayat 1 UUD 1945. Dia juga pesimis prmimpin brilian bsa muncul karena yang ada nantinya oligarki kekuasaan parpol. "Nanti justru money politic akan luar biasa. Jangan anggap ini mencegah money politic," kata Ahmad.

      Ahmad mengatakan UU ini perlu ditangguhkan ke pemerintah baru. Ahmad juga menduga pemilihan melalui DPRD hanya bentuk balas dendam semat karena koalisi merah putih kalah dalam pilpres.

     Pakar Politik dari Universitas Islam Indoesia (UIN) Andar Nubowo mengatakan perubahan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi melalui DPRD sangat mengkhawatirkan. Indonesia sudah berjuang membangun reformasi tetapi ada upaya mengambalikannya pada kekuatan lama.

     "Rakyat sudah senang bisa pilih pemimpinnya secara langsung. Ketika elite politik yang dulu menolak malah mendukung ini ada apa? Kalau memilih secara langsung ada konflik sosial, itu soal pendidikan politik," kata Andar. (DN~PR)***