Gubernur Mantapkan Evaluasi Program Unggulan

Dewata News - Denpasar

Gubernur Bali Made Mangku Pastika terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program unggulan agar tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Penegasan tersebut disampaikannya dalam Sidang Paripurna yang mengangendakan jawaban gubernur atas Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Raperda Tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali, Senin (30/6). 

Lebih jauh Pastika mamaparkan, evaluasi antara lain difokuskan pada sejumlah program seperti Gerbangsadu, Simantri, JKBM dan Bedah Rumah. “Terhadap hal tersebut, selain telah dibentuk tim monitoring dan evaluasi pada SKPD Teknis dan penunjukan bapak angkat serta tim koordinasi dengan Kabupaten/Kota, kita juga telah membentuk tim monitoring dengan melibatkan pejabat struktural eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, yang bertugas sejak bulan Juni 2014 dengan memanfaatkan hari-hari libur”, tambahnya.

Sementara menanggapi pandangan dari Fraksi Mandara Jaya, PDIP, Partai Demokrat, Partai Golkar dan Benteng Indonesia Raya terkait pendapatan daerah, Pastika menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menggenjot peningkatan Pajak Daerah. Penerapan Pajak Progresif yang sudah dilaksanakan mulai 2 Juni 2014 lalu merupakan salah satu bukti keseriusan Pemprov Bali dalam mendongkrak pendapatan daerah dari pajak. Lebih dari itu, Pemprov juga konsisten menerapkan sistem online. “Pembukaan Samsat Corner dan Gerai Samsat di sejumlah kabupaten ke depannya akan terus dikembangkan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,”tandasnya.

Terkait apresiasi dewan atas tercapainya opini WTP, Pastika menegaskan kalau hal tersebut merupakan prestasi dan hasil kerja keras bersama yang harus ditingkatkan dan dipertahankan pada masa mendatang. “ Mempertahankan prestasi jauh lebih berat dari pada pencapaiannya, sehingga saya memerintahkan semua SKPD Provinsi Bali agar segera mengambil langkah-langkah perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan”, imbuhnya. 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur juga menanggapi saran Fraksi PDIP terkait peringatan dari UNESCO dan himbauan untuk mencermati persoalan yang terkait dengan subak. Menurutnya teguran tersebut disampaikan terkait keberadaan Warisan Budaya Dunia (WBD) yang meliputi 17 subak di Kabupaten Tabanan dan Gianyar. Sehubungan dengan hal tersebut, Pastika saat ini sedang menyiapkan regulasi untuk mengatur perlindungan subak sebagai WBD sampai pada rencana detail kawasan. 

Terkait kerjasama pemeliharaan warisan budaya dengan pihak ketiga dan konsistensi pelestariannya dengan menggunakan APBD serta memaksimalkan sumber daya manusia di pemerintah daerah, Pastika sependapat dengan hal tersebut. Namun mengingat keterbatasan pemerintah, menurutnya dapat saja dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan mekanisme dan Peraturan Perundangan-undangan. Mengenai apresiasi dan penghargaan atas beberapa pencapaian prestasi yang telah diakui secara nasional maupun internasional, seperti penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, peningkatan indek pembangunan manusia (IPM), keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan internasional di Bali, Pastika menyatakan bahwa ini merupakan usaha bersama dalam melaksanakan pemerintahan. “Tanpa dukungan DPRD tidak mungkin prestasi tersebut dapat diraih, untuk itu saya mengucapkan terima kasih,” pungkasnya. (DN - HUM)