Eksekutif Ajak Dewan Konsisten Benahi Perencanaan APBD Bersama

Dewata News - Denpasar

Menaggapi pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Bali yang mengkritisi beberapa hal dalam laporan pertanggungjawaban eksekutif seperti adanya SILPA yang mencapai 1 triliyun, adanya pendapatan daerah yang melampaui target yaitu dari target 1,8 Triliyun tercapai 2,2 Triliyun dan penurunan jumlah angka kemiskinan yang tidak mencapai target yaitu dari target 3,7% tercapai hanya 4,2%, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Cok. Ngurah Pemayun, mengakui adanya kekurang cermatan dalam perencanaan dan adanya banyak faktor yang mempengaruhi di dalam perjalanan APBD tersebut. Untuk itu, Cok Pemayun, mengajak Dewan untuk konsisten karena tanggung jawab dari pelaksanaan APBD adalah tanggung jawab bersama sebagai unsur pemerintah daerah dan selanjutnya mengajak Dewan untuk ikut bersama-sama membuat perencanaan yang lebih matang untuk APBD tahun-tahun selanjutnya. Hal itu disampaikan Cok Pemayun dalam rapat Gabungan antara Eksekutif dan Legislatif yang dilaksanakan di ruang Rapat Gabungan Kantor DPRD Provinsi Bali, Senen (30/6).

Lebih lanjut Sekda menjelaskan bahwa terjadinya SILPA diakibatkan karena adanya beberapa proyek yang tidak bisa terealisasi seperti pembangunan Rumah Sakit Internasional, karena keterlambatan turunnya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota, akibatnya proyek tersebut tidak bisa dilaksanakan. Untuk masalah SILPA ini, Cok Pemayun berjanji akan berusaha menekan SILPA di tahun berikutnya. Masalah penurunan angka kemiskinan itu diakibatkan adanya peningkatan jumlah penduduk pendatang dan adanya pergeseran indikator dan naiknya garis kemiskinan yang dutetapkan secara nasional yang menyebabkan penduduk yang dulunya berada di garis “hampir miskin” jatuh menjadi “penduduk miskin” jelasnya. Sedangkan pendapatan daerah Bali yang sebagian besar bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan BBNKB banyak dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak dapat diprediksi, pungkasnya.

Selain masalah laporan pertanggungjawaban (LPJ) rapat juga menyinggung masalah Perpres no 51 tahun 2014 yaitu tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita, Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Masalah bansos dan hibah juga tidak luput dari sorotan Dewan, karena hal itu sudah menjadi janji dan utang para anggota dewan kepada masyarakat. (DN - HUM)