Di Buleleng, Banyak Kasus Korupsi Jerat Kepala Desa

Buleleng (Dewata News) – Fenomena pemberian hibah yang kerap menimbulkan masalah bagi Kepala Desa di Kabupaten Buleleng menjadi agenda prioritas Bupati Putu Agus Suradnyana, sehingga secara khusus kepala daerah mewajibkan Kepala Desa wajib menguasai adminsitrasi pedesaan.

    ”Sudah sejak 3 hingga 4 tahun yang lalu, dana hibah yabg diberikan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan anggota DPRD disinyalir banyak disalahgunakan. Saya sudah diskusi dengan BPK, sehingga dana hibah yang disalurkan akan dicek lebih detail," kata Bupati Agus dihadapan Kepala Desa di Kabupaten Buleleng di Singaraja, Senen (02/06.

     Menurut Bupati, administrasi harus diselesaikan dan harus faktual, karena BPK sekarang sudah bisa terjun langsung ke lokasi untuk melihat secara langsung.

    Ia mengungkapkan, pada tahun 2015 nanti, selain masalah tertib administrasi pihaknya akan menyelesaikan penuntasan jalan yang belum tersentuh di tahun 2014 tapi memerlukan waktu. Karena sistem dan aturan, sehingga proporsi anggaran dengan kabupaten yang lebih kaya di Bali jelas timpang dibandingkan dengan Buleleng, tapi optimis tahun 2015 tuntas.

    ”Jangan bandingkan PAD Rp2 triliun di daerah lain dengan kita yang hanya Rp176 miliar tapi kita berupaya peras otak bersama SKPD kendati dengan uang kecil tapi  kita bisa memperbaiki jalan, sehingga income per kapita penduduk bisa meningkat karena bisa menyentuh langsung ke masyaakat. Membuat daerah tidak terisolir,” ucapnya. (DN~TiR).—