Berbahaya, Kalau Media Jadi Kepentingan Politik - Dewata News
Gold Ads (1170 x 350)

6/2/14

demo-image

Berbahaya, Kalau Media Jadi Kepentingan Politik

Pilpres+2014


Buleleng (Dewata News) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Capres-Cawapres yang ”dijual” oleh masing-masing pengusung dari Koalisi Merah Putih Prabowo Berjasa ~ Prabowo-Hatta dengan nomor urut 1 dan Koalisi Jokowi-JK dengan nomor urut 2 pada Pemilu Presiden (Pilpres) tanggal 9 Juli 2014. 

     ”Masalah berbahaya dalam perhelatan demokrasi ini kalau media sudah jadi kepentingan politik. Media juga tidak mengedepankan kepentingan pemiliknya di atas kepentingan publik,” kata Pemred Dewata News di Singaraja, Senen (02/06).

    Terkait pemberitaan dan iklan di media, pensiunan media lokal terbesar di Bali tahun 2005 ini mengharapkan, agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers, termasuk publik untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing, terutama terkait dengan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak, online dan elektronik. Selain persoalan media massa, seluruh stakeholder yang terkait dengan kesuksesan pilpres juga harus mengambil peranan.

     Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu, mantan Kontributor LKBN Antara Biro Bali ini juga mengharapkan, dapat menjalankan peran pengawasan potensi politisasi media massa untuk kepentingan tertentu yang dapat mencederai azas free and fair competetion dalam pilpres.

    ”Begitu pula dengan pasangan capres/cawapres serta parpol pengusung hendaknya dapat memanfaatkan momentum sesuai dengan aturan perundang-undangan serta bergerak pada upaya kompetisi yang kualitatif, tidak hanya mengandalkan teknik-teknik pencitraan, tetapi lebih berbobot pada isu konsep dan program pembangunan nasional,” tegasnya.

     Selain itu, Penasehat PWI Perwakilan Buleleng ini mengharapkan, agar masyarakat bisa memantau pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers dan melaporkannnya ke Komisi Penyiaran Indonesia dan/atau Dewan Pers. Dengan demikian, wajah demokrasi di Indonesia menjadi semakin matang. Semoga Pemilu 2014 mampu melahirkan pemimpin yang dapat membentuk Indonesia baru dengan sistem yang lebih profesional dan berwibawa di mata Internasional. (DN~TiR).—


Pages