Keterbukaan dan Transparansi Kunci Pemerintahan yang Efektif

Dewata News - Nusa Dua

Keterbukaan dan transparansi merupakan kunci sukses pemerintahan yang efektif. Keterbukaan dan transparansi juga akan membantu pemerintah merespon kebutuhan publik secara lebih cepat dan tepat. Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pembukaan Konferensi Open Government Partnership (OGP) Regional Asia-Pasific, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Selasa (6/5). " Pemerintahan yang terbuka dan transparan merupakan sumber kepercayaan bagi publik dan sebagai dasar yang baik bagi kerja sama yang berkelanjutan antar pemerintah, termasuk untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah regional dan global," kata Presiden SBY. Selain pemerintahan yang terbuka dan transparan, juga diperlukan partisipasi masyarakat. Itulah sebabnya dalam Konferensi OGP kali ini, Indonesia sebagai ketua bersama dengan Meksiko, memberikan penekanan khusus pada partisipasi publik. OGP 2014 ini mengangkat tema besar 'Unlocking Innovative Openness: Impetus to Greater Citizen Engagement'.

Presiden SBY juga menyampaikan gagasannya tentang cara meningkatkan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam pemerintahan yang terbuka dan transparan. Pemerintah yang terbuka dan transparan, lanjut SBY, harus bekerja sama dengan warga dan masyarakat sipil berdasarkan asas kepercayaan. Asas kepercayaan tersebut akan memungkinkan pihak-pihak terkait sebagai mitra, untuk memecahkan masalah mendesak bersama-sama. "Tidak semua warga negara dan masyarakat sipil memiliki kapasitas dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan yang terbuka. Oleh karena itu, kita perlu memberdayakan masyarakat sehingga mereka dapat secara aktif terlibat dalam ruang publik. Ini termasuk pemberdayaan melalui berbagai langkah administratif, hukum, dan kelembagaan," terang SBY.

Sebelumnya, Ketua UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan) Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan, OGP merupakan inisiatif multilateral. Tujuannya adalah mengamankan komitmen negara-negara sedunia untuk mempromosikan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, melawan korupsi dan meningkatkan penggunaan teknologi baru untuk membuat pemerintah lebih terbuka, efektif, dan terjaga akuntabilitasnya.

Setelah dua tahun OGP telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan global. Saat ini, terdapat 64 negara dan sekitar 200 organisasi masyarakat sipil bergabung dalam organisasi ini. Sebagai ketua bersama (co-chairs) dengan Meksiko, Indonesia bertekad untuk memperkuat gerakan global ini sejalan dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi di kawasan. OGP pertama kali digagas oleh delapan negara pada September 2011, melalui Deklarasi Open Government dan menerbitkan rencana aksi OGP dengan komitmen reformasi. Kedelapan negara tersebut adalah Indonesia, Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Konferensi OGP 2014 dihadiri oleh pemimpin lembaga kemitraan, para duta besar, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional. Hadir pula Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang mendampingi Presiden SBY serta jajaran menteri KIB II hadir, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Mendikbud Mohammad Nuh, Menkominfo Tifatul Sembiring, dan Seskab Dipo Alam. (DN - HUM)