Dewata News - Denpasar
Wakil Gubernur Ketut Sudikerta, tegaskan bahwa Pemprov Bali akan terus berupaya untuk tingkatkan swasembada pangan di Provinsi Bali. Demikian disampaikannya saat mewakili Gubernur Bali dalam kesempatan wawancaranya saat menerima kunjungan kerja dari Komisi IV DPR RI Bidang pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, Selasa (29/4) di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Beberapa upaya yang dimaksud antara lain dengan memperbaiki fasilitas pertanian dengan menggunakan APBD Provinsi, memberikan bantuan bibit-bibit, pupuk dan sarana prasarana peralatan pertanian. “Upaya tersebut akan terus kita tingkatkan hingga masa mendatang, kita juga sudah ajukan ke pusat untuk memberikan mesin penggilingan gabah untuk daerah-daerah yang memiliki sektor pertanian yang luas sehingga kita bisa meminimalkan biaya penggilingan”, pungkas Sudikerta.
Lebih lanjut Sudikerta menambahkan dana yang sudah diusulkan ke pusat di sektor pertanian untuk penambahan peralatan mesin penggilingan gabah adalah sebesar Rp. 17 milyar nantinya akan diberikan kepada 7 kabupaten di Bali kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Selain itu masalah alih fungsi lahan, Sudikerta menambahkan hendaknya petani tidak menjual lahan pertanian yang dimiliki. “Daripada lahan pertanian dialihfungsikan lebih baik dikembangkan, pemprov akan memberikan bantuan untuk permodalan pertaniannya” ujarnya dihadapan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, SE, MH beserta anggota.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, SE, MH yang sekaligus sebagai pimpinan rombongan menyampaikan sangat senang dengan program provinsi Bali terutama program Simantri yang saat ini sudah mencapai 504 unit. Selain itu Firman dan rombongan yang sudah berada di Bali dari tanggal 28-29 telah meninjau karantina pertanian di denpasar yang menurutnya sangat bagus karena sudah menggunakan satu sistem, sehingga bisa dimonitoring dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan meninjau pelabuhan Gunaksa di Klungkung yang menurutnya perlu dilakukan kajian kembali agar dana yang dikeluarkan tidak mubazir karena kurang matangnya sistem perencanaannya yang ditakutkan akan menyebabkan banjir.
Lebih lanjut Firman menegaskan agar petani tidak memberikan lahannya dialihfungsikan karena menurutnya jika lahan pertanian di alihfungsikan maka akan terjadi krisis pangan karena semakin hari lahan pertanian akan semakin berkurang. (DN - HUM)
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com