Singaraja (Dewata News) – Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyatakan, dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daserah (PAD) bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, karena pemerintah kabupaten memiliki kewenangan yang sangat terbatas.
”Jadi dalam upaya meningkatkan PAD diperlukan suatu strategi dan biaya
operasonal yang cukup memadai,” ungkapnya melalui sambutan tertulis dibacakan
Wakil Bupati Nyoman Sutjidra ketika menghadiri evaluasi PAD Triwulaan I Tahun
2014 di Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Buleleng, Singaraja, Rabu
(23/04).
Ia menyimak PAD Buleleng yang dirancang pada APBD 2014 sebesdar
Rp176.138.800.000 mengalami peningkatan 17,88% dibanding tahun 2013 setelah
perubahan APBD sebesar Rp144.637.112.330
Kepala Dispenda Kabupaten Buleleng Ida Bagus Puja Erawan mengatakan, realisasi
PAD sampai tanggal 16 April 2014 mencapai Rp41.189.584.231,23 (Rp41 miliar
lebih) atau 23,39% dari PAD tahun 2014 yang dipatok Rp176 miliar lebih itu.
”Kami cukup bangga dengan realisasi PAD dalam triwulan I ini sudah
mencapai 23,39% karena idealnya pencapaian dalam triwulan I sekitar 15%, namun
memasuki triwulan II akan digenjot penerimaan PBB maupun pajak lainnya, seperti
villa bodong menghindari pembiaran maupun perpakiran di tepi jalan,” ungkapnya.
Bahkan, pihaknya akan meningkatkan kinerja dengan diterimanya limpahan
pemungutan PBB dari pemerintah pusat, dan pada bulan Agustus 2014 nanti akan
memberikan pelayanan penerimaan pembayaran PBB hingga malam, pukul 21.00 Wita.
Sebab, kata mantan Sekwan Buleleng ini, ketika PAD kecil akan
berpengaruh terhadap kucuran dana bantuan dari pemerintah pusat, sehingga
pihaknya berterimakasih adanya support dari Komisi C DPRD Kabupaten Buleleng.
Ketua Komisi C DPRD Buleleng Putu Tirta Adnyana akan terus mendorong dan
memberi motivasi para pimpinan SKPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng
agar tetap melaksanakan kinerja secara transparan, dan akuntabel. ”Kalau memang
target yang dibebankan dalam pemungutan pajak dirasakan berat, kenapa takut
mengungkapkan kepada pak bupati. Jangan takut dengan pak bupati, kalau memang
maksudnya baik, kenapa takut,” sarannya.
Sebab, jangan sampai target-target yang dipatok kemudian tidak tercapai
dan menjadi temuan BPK, sehingga perlu dikaji dengan benar melibatkan semua
komponen terkait. (DN~TiR).—
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com