Bali Tetap “Kandang Banteng”

Dewata News

Berawal dari suksesnya pelaksanaan Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pimpiman Megawati Soekarnoputri di Sanur, Bali, 8-10 Oktober 1998 hingga kini provinsi ini tetap menjadi “kandang banteng”.

 

     Selama lima kali pemilihan umum legislatif pascaberalihnya kekuasaan dari pemerintahan orde baru ke masa reformasi partai berlambang banteng moncong putih dalam lingkaran itu di Bali selalu menang dan mendominasi perolehan kursi wakil rakyat.

    Pada Pemilu 1999 misalnya dari 55 kursi di DPRD Bali, 45 di antaranya dikuasai oleh PDIP, menyusul kesembilan bupati/wali kota termasuk gubernur Bali berasal dari kader PDIP maupun non-kader yang dinilai berjasa dalam membantu dan memajukan partai berlambang kepala banteng itu.

Namun perolehan suara PDIP pada Pemilu Legislatif (Pileg) 1999 itu menurun menjadi 30 kursi pada Pileg 2004, berkurang lagi menjadi 24 kursi pada Pileg 2009. Prestasi itu dapat dipertahankan pada Pileg 2014, tutur Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bali Anak Agung Ngurah Oka Ratmadi.

Sebanyak 31 kursi DPRD Bali tetap dipertahankan PDIP, sisanya direbut oleh Golkar 11 kursi, Demokrat sembilan kursi, Gerindra enam kursi, Nasdem dua kursi, Hanura, PKPI dan PAN masing-masing satu kursi.

Seiring semakin menurunnya perolehan kursi PDIP di DPRD Bali maupun DPRD kabupaten dan kota di Bali, kader yang berhasil menjadi bupati/wakil bupati juga berkurang dari sembilan kini hanya tersisa enam.

Tiga bupati/wakil bupati di Bali kini berasal dari Golkar dua yakni Bupati Badung dan Bupati Karangasem serta Gerindra satu yakni Bupati Klungkung.

      Demikian pula untuk anggota DPR RI pemilihan Bali pada Pemilu 1999 delapan dari sembilan adalah kader PDIP terus berkurang hingga akhirnya hanya tersisa empat pada Pemilu 2009 dan keempat kursi bergengsi itu masih dapat dipertahankan pada Pemilu 2014.

     Lima kursi DPR RI lainnya direbut oleh Partai Golkar dua kursi, Demokrat dua kursi dan Gerindra satu kursi.

     Oka Ratmadi mengaku, dampak pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) telah mendongkrak perolehan suara partai berlambang banteng itu secara signifikan di Pulau Dewata.

Efek Jokowi

     Efek Jokowi telah memberikan dampak yang cukup untuk peningkatan jumlah pemilih yang mencoblos caleg-caleg dari PDI Perjuangan, sehingga tampil sebagai partai pemenang di Pulau Dewata.

Perolehan suara PDIP Bali yang cukup signifikan itu selain imbas dari “efek Jokowi” juga diklaim karena partai itu tidak ada melakukan pelanggaran sehingga turut memberikan kontribusi yang positif.

      “Pelaksanaan pemilu relatif tertib, aturan telah dilaksanakan selama hari pemungutan suara dan kami tidak melakukan kecurangan pada hari pemungutan suara,” ujar Ratmadi yang akrab disapa Cot Rat.

      Menurutnya kemenangan PDIP dalam Pileg kali ini juga banyak belajar dari kasus kekalahannya dalam pemilihan gubernur/wakil Gubernur Bali 15 Mei 2013 di mana kader yang diusungnya Anak Agung Ngurah Puspayoga/Dewa Sukrawan kalah dengan selisih 996 suara.

     “Kami mengambil banyak pelajaran dari pemilihan gubernur. Itulah sebabnya kami bekerja lebih keras tahun ini untuk memenangkan pemilu legislatif dan ternyata cukup berhasil,” ujar Cok Rat.

PDIP suara tertinggi

 

       Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi seusai pleno rekapitulasi tingkat provinsi mengatakan, PDIP berhasil memperoleh suara tertinggi pada Daerah Pemilihan Bali berdasarkan rekapitulasi tingkat provinsi hasil Pemilu Legislatif 9 April 2014.

Partai berlambang banteng moncong putih itu di semua kabupaten/kota maupun tingkat Provinsi Bali perolehan suaranya paling tinggi dan juga dengan perolehan suara untuk caleg yang akan menduduki kursi DPR RI.

      Dari hasil pleno yang berlangsung lebih dari 16 jam itu, perolehan suara untuk DPR RI yang diraup PDIP berada jauh di atas parpol peserta pemilu lainnya, yakni mencapai 872.885 suara, disusul posisi kedua diraih Golkar (329.620 suara), Demokrat (311.246), dan Gerindra (219.521).

Sedangkan delapan parpol peserta pemilu lainnya memperoleh suara bervariasi dan tidak sampai menembus angka 100.000, seperti Nasdem (60.969), PKB (39.281) PKS (37.090), PAN (23.628), PPP (15.047), Hanura (77.247), PBB (3.731) dan PKPI (33.985).

PDIP mengajukan delapan calon anggota legislatif (caleg) untuk memperebutkan kursi DPR di Senayan. Lima caleg dengan perolehan suara tertinggi yakni I Wayan Koster (260.342 suara), I Made Urip (166.430), I Gusti Agung Rai Wirajaya (75.252), Nyoman Dhamantra (70.590) dan I Wayan Candra (55.612) “Yang kami tetapkan saat ini baru sebatas hasil perolehan suara. Kami belum melakukan penghitungan kursi yang diraih parpol dan juga belum menentukan calon terpilihnya,” ujarnya.

PDIP untuk DPRD Bali juga meraih suara tertinggi yakni sebanyak 882.555 suara, sedangkan perolehan suara 11 parpol lainnya yakni Nasdem (91.873), PKB (31.520), PKS (44.773), Golkar (379.196), Gerindra (220.063), Demokrat (269.897), PAN (26.005), PPP (13.567), Hanura (109.973), PBB (3.640) dan PKPI (55.966).

   Cot Rat yang juga Ketua DPRD Bali itu mengingatkan, calon anggota legislatif dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang terpilih untuk selalu ingat menjaga kelestarian Pulau Dewata serta menjaga stabilitas keamanan.

      Mereka yang berasal dari lintas parpol setelah menjadi wakil rakyat harus bersatu untuk memajukan Bali, sehingga masyarakat ke depannya mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Sebagai wakil rakyat telah diamanatkan harus mampu membangun Bali dan menyejahterakan masyarakatnya. Tugas sebagai anggota legislatif harus mampu menyerap dan mencarikan jalan keluar permasalahan yang dihadapi warga, ucap Cok Rat yang masuk empat besar dalam perolehan suara ke DPD RI.

      Bali sebagai daerah tujuan wisata utama menghadapi globalisasi berbagai permasalahan akan muncul mulai dari penduduk, lingkungan dan permasalahan lainnya seiring dengan kemajuan zaman.

Sosial budaya Bali juga menjadi tantangan bagi masyarakat itu sendiri, sehingga perlu ditingkatkan kearifan lokal yang selama ini telah menjadi kebudayaan masyarakat setempat.

Tugas dari anggota legislatif memikirkan dan mencarikan jalan keluar persoalan yang akan dihadapi masyarakat itu sendiri, ujar Cok Rat.

Pemilih 77 persen

 

    Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan tingkat peranserta masyarakat pemilih di Bali saat pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014 mencapai 77 persen. Penyebab keengganan masyarakat menggunakan hak pilihnya atau golput itu bisa jadi karena faktor teknis dan ideologis. jumlah pemilih di Bali untuk Pemilu 2014 terdaftar sebanyak 2.989.554 orang.

Jumlah tersebut meliputi pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) sejumlah 2.936.235 orang, pada daftar pemilih tambahan (DPTb) 4.195 orang, daftar pemilih khusus (DPK) 2.889 orang, dan daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP/KK/nama sejenis lainnya sebanyak 45.235 orang.

Namun, dari 2.989.554 pemilih yang terdaftar tersebut, yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.309.574 pemilih (77,25 persen). Atau dengan kata lain jumlah kelompok golongan putih (golput) mencapai 679.980 orang (22,75 persen).

     Ada kelompok masyarakat yang memang secara sadar tidak berkeinginan menggunakan hak pilihnya karena belum memiliki pilihan, atau mereka tidak percaya dengan parpol maupun caleg karena belum dikenal.

     Golput seperti ini dikenal dengan istilah golput ideologis karena ada argumentasi tertentu yang membuat mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Di sisi lain ada juga penyebab golput karena faktor teknis yakni mereka yang sudah terdaftar di DPT tidak bisa menggunakan hak pilihnya misalnya disebabkan mendadak ada tugas keluar daerah sehingga tidak sempat mengurus pindah pilihnya.

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu kali ini yang besarnya 77 persen itu kondisinya sama jika dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2009. Tingkat partisipasi pemilih di Bali dapat dikatakan sudah berada di atas target nasional 75 persen, ujar Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. (Ketut Sutika –ant/DN-TiR).