 |
| Dewata News - (Photo : Humas Prov Bali) |
Dewata News - Denpasar
Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta kendaraan luar Bali yang berusaha dan beroperasi di Bali untuk segera mendaftarkannya di Bali sehingga akan menambah PAD Bali yang mengandalkan pemasukan dari sektor pajak. Pastika menyoroti perusahaan-perusahaan yang berbasis di Bali dan memiliki kendaraan operasional.
Pastika mencontohkan truck-truck pengangkut minuman yang sering kali menyebabkan kemacetan, dan plat nomornya bukan Bali. “Saya berharap kesadaran dari perusahaan-perusahaan untuk mendaftarkan plat nomor kendaraannya sehingga dengan demikian akan menambah PAD kita untuk dipergunakan meningkatkan infrastuktur maupun pemeliharaan jalan ,” ujarnya saat acara Forum Ilmiah Peran BUMD dalam Pembangunan Daerah yang diselenggarakan kerjasama antara Universitas Udayana dengan BPK RI bertempat di Auditorium Widya Sabha Kampus UNUD, Jimbaran, Badung, Senin (17/3).
Lebih jauh Pastika mengungkapkan pendapatan dari BUMD di Bali belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali mengingat Pemprov. sekarang ini masih dalam proses penataan BUMD tersebut. Dari 4 BUMD di Bali seperti PT Bank BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, Perusda dan PT. Bali Semesta Mandiri yang memberikan kontribusi terbesar adalah BPD Bali.
Gubernur memaparkan untuk membantu membangun dan memperlancar kredit BPD Bali Pemprov membuat PT. JAMKRIDA Bali Mandara yang membantu BPD Bali untuk menyalurkan kreditnya kepada UMKM yang tidak bankable namun feasible sehingga selanjutnya dijamin PT. JAMKRIDA. Preminya masuk ke JAMKRIDA untuk menjamin UMKM dan kreditnya dikeluarkan oleh BPD. Sehingga dengan demikian dua-duanya uangnya balik lagi ke Provinsi.
Walaupun masih baru PT JAMKRIDA telah berperan cukup besar, nasabahnya hampir 10 ribu debitur. Oleh karenanya JAMKRIDA sudah terjadi sinergi yang baik dengan BPD Bali selain dapat membantu UMKM dalam memperoleh modal juga dipihak lain berkontribusi bagi pendapatan Provinsi Bali. Kondisi BUMD dan Pembangunan daerah Bali saya harapkan turut menjadi referensi dan hasil dan rumusan dari forum ilmiah ini menjadi masukan bagi Pemprov. Bali untuk melanjutkan program pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Demikian tambahnya.
Sementara Anggota BPK Dr. Rizal Djalil dalam paparannya menyampaikan bentuk konkrit dari pemberdayaan BUMD dalam pembangunan daerah adalah dengan memberikan penyertaan modal sehingga kinerja BUMD dapat meningkat dan mampu memberikan kotribusi berupa PAD kepada Daerah.
Rizal memberi contoh jika PDAM walaupun BUMDnya merugi tapi apabila bisa memberikan pelayanan yang terbaik, bisa meyediakan air yang berkualitas kepada masyarakat pasti didukung. Lebih lanjut ia mengatakan dalam perbaikan BUMD kedepan kita berharap adanya penguatan regulasi melalui UU BUMD, pendelegasian kebijakan yang lebih luas kepada BUMD dan mengurangi campur tangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan usahanya serta perlunya meninjau ulang privatisasi BUMD yang berfungsi untuk pelayanan publik yang penting bagi masyarakat seperti air minum.
Hadir dalam forum ilmiah ini Wakil Kepala BPK RI, Wagub Sudikerta, Rektor Univ. Udayana beserta segenap civitas akademika dilingkungan Univ. Udayana, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali, Pakar Komunikasi Dr. Effendi Gazali, Kepala BPK Perwakilan Bali dan undangan serta peserta lainnya. (DN_AN - HPB)
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com