Bandara di Buleleng Bisa Contoh Jawa Barat

Buleleng (Dewatsa News) – Rencana pembangunan Bandara Internasional Buleleng (BIB), Bali terus bergulir. Bahkan, ahli infrastruktur dan transportasi asal Bali, Anak Agung Putu Ngurah Wirawan mengatakan, agar bisa terwujud, pembangunan BIB di Bali Utara itu bisa meniru pola pembangunan bandara internasional di Jawa Barat, yang saat ini sudah mulai berjalan.

      ”Untuk rencana pembangunan BIB di kabupaten ujung utara Bali ini, bisa mengikuti pola pembangunan bandara internasional di Provinsi Jawa Barat yang saat ini sudah memasuki tahap kontruksi,” katanya di Singaraja, Rabu.

      Pembangunan bandara internasional baru di daerah Kertajati Jawa Barat, kata Calon Anggota DPD Bali pada Pemilu 2014 ini, dilakukan oleh BUMD Jawa Barat bekerjasama dengan pihak PT Angkasa Pura.

      "Meski bekerjasama, namun  BUMD Jawa Barat memiliki saham yang lebih besar dibanding PT Angkasa Pura, jadi BUMD Jabar nantinya punya kontrol atau kendali terhadap bandara baru di Jabar, karena memang punya saham mayoritas di sana," jelas pria yang sudah 25 tehun bekerja di bidang infrastruktur berat, seperti jalan tol dan bandara, baik di dalam maupun luar negeri ini.

     Pembangunan bandara internasional di Jabar, kata Ngurah, sudah mulai bergulir sejak tahun 2011. Untuk mewujudkan bandara baru di Jawa Barat, BUMD Jabar dipompa dengan modal, baik dalam bentuk tunai maupun tanah.

     Untuk rencana pembanguan BIB, baik Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Buleleng bisa mengikuti langkah-langkah yang ditempuh Pemda Jawa Barat, dimana BUMD Pemda Jabar yang memprakarsai sekaligus memimpin pembangunan bandara.

    "Untuk mewujudkan hal ini, terlebih dahulu harus dibentuk BUMD Pemprov Bali maupun BUMD Pemkab Buleleng, untuk membangun bandara dan nantinya ikut serta mengoperasikan bandara, itu aturan hukumnya ada, acuan undang-undangnya kini juga sudah ada," ujarnya.

     Ia yakin, jika sudah terbentuk BUMD Pemprov Bali dan Buleleng, maka BUMD ini nantinya bisa menunjuk kontraktor, BUMD Bali bisa punya obligasi, dan itu bisa dilakukan.

     Kenapa BIB penting diprakarsai oleh BUMD?

     Ini, sebut Ngurah, karena Bali punya pengalaman buruk dengan Bandara Ngurah Rai, Bali. Karena Bali tidak punya saham di Ngurah Rai, maka Pemprov Bali tidak punya kendali atas Bandara.

     Dampaknya? Banyak pedagang asal Bali yang sebelumnya berjualan di areal bandara, setelah renovasi bandara kemudian tersingkir dari Ngurah Rai karena Pemprov Bali memang tidak punya saham di Bandara Ngurah Rai.

     "Pedagang tersingkir dari Bandara Ngurah Rai karena susah berargumen, karena bandara Ngurah Rai itu milik PT Angkasa Pura. Oleh sebab itu, sebagai seorang ahli infrastruktur, menurut saya, Pemprov Bali harus punya investasi di bidang infrasrtuktur. Untuk BIB, kalau Pemda juga tidak punya saham, maka masyarakat Buleleng dan Bali nanti juga hanya akan jadi penonton saja,” imbuhnya.

        Ke depan, kata Ngurah, Pemkab Buleleng punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri dalam hal investasi, infrastruktur besar, dalam otoritas hingga konsesi.

       "Pemkab Buleleng nanti bisa punya itu semua, ini bisa bernilai ekonomis," ujarnya.

        Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyatakan, untuk pembangunan BIB, pihaknya sudah pernah dijanjikan oleh Menteri Perhubungan jika bandara Buleleng sudah akan dimulai tahun 2014 ini.

       "Dulu sudah dijanjikan Menteri, kalau bisa 2014 sudah ground breaking, semoga bisa didorong terus. Kini sudah mulai ada persamaan persepsi dengan Pemerintah Provinsi Bali, jika BIB nanti akan dibangun di Kubutambahan,” ungkapnya.

        Bupati Agus Suradnyana menambahkan, banyak investor yang ingin membangun BIB, seperti investor dari India. Namun semuanya tidak bisa direalisasikan hingga saat ini.

       Pembangunan BIB, kata Bupati PAS, hanya bisa dilakukan dengan dua konsep, yakni dibangun oleh BUMD Pemprov Bali dan Pemkab Buleleng atau dibangun oleh pihak PT Angkasa Pura.

      "Jika menunggu dibangun oleh PT Angkasa Pura, dengan berbagai pertimbangan keuangan dan perhitungan teknis, BIB mungkin akan mulai dibangun PT Angkasa Pura 4 hingga 5 tahun lagi. Jadi BUMD Bali bisa lebih cepat untuk pembangunan bandara baru, apalagi nantinya pihak desa adat di sekitar bandara baru juga dibagi sahamnya, karena ikut membantu penyediaan lahan," ujarnya. (TiR).—