Peran Pers Mengawal Pemilu yang Aman dan Demokratis

Dewata News - Buleleng          

         

PEMILU merupakan salah satu proses kegiatan, yang merupakan implementasi dari nilai-nilai demokrasi. Namun, harus disadari, bahwa nilai-nilai demokrasi yang dikembangkan di Indonesia, adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang asas-asasnya bersumber dari dasar, dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi pancasila dibangun berlandaskan asas kekeluargaan dan asas kebersamaan, dan dalam pelaksanaannya harus tetap memegang teguh persatuan dan kesatuan bangsa, bermartabat, santun, bermoral, menghormati dan menghargai keanekaragaman, serta secara ikhlas mengakui dan menerima secara jujur, terhadap hasil proses demokrasi itu sendiri.

Perlu diingat, pada hampir sebagian besar di daerah-daerah di Indonesia, telah terjadi pergeseran nilai, dalam mengekspresikan dan mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, khususnya dalam proses pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada.

Dalam konteks budaya Bali, kita memiliki nilai-nilai kearifan lokal, antara lain : Tri Hita Karana dan  Menyama Braya. Nilai kearifan lokal tersebut, pada hakikatnya selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila, sebagai dasar dan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep Tri Hita Karana mengajarkan keharmonisan, dan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Sedangkan konsep Menyama Braya mengajarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan, dalam memecahkan berbagai persoalan kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai demokrasi Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal tersebut, sungguh tepat, apabila dilaksanakan oleh seluruh komponen dan seluruh  lapisan masyarakat dalam proses pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada.

Mendesain Pemilu yang aman dan demokratis adalah suatu kewajiban semua elemen masyarakat. Bahkan, untuk mengawal Pemilu yang aman dan demokratis, bukan saja dari jajaran pers tetapi juga seluruh komponen masyarakat di Indonesia. Seperti kita sadari bersama, kelancaran, keamanan, kenyamanan dan demokratisnya pelaksanaan Pemilu, khususnya di Buleleng, tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Buleleng maupun KPU Daerah Buleleng. Namun, lebih merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Buleleng.

      Pemilu saat ini memasuki masa dinamika yang cukup tinggi. Harus diakui, berbagai dinamika yang muncul di berbagai daerah di Indonesia memberikan daya tarik bagi semua pemerhati politik. Dalam posisi ini, diperlukan peran Pers sebagai salah satu jembatan informasi antara peristiwa dengan masyarakat, antara narasumber dengan masyarakat memegang peranan yang sangat pentng dalam mengawal Pemilu yang aman dan demokratis. Terkait peran yang diharapkan inilah, sudah semestinya Pers harus menjadi penyejuk dalam situasi Indonesia yang memburuk saat ini, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu 2014 sebagai perhelatan pesta rakyat.

       Untuk mengawal Pemilu yang aman dan demokratis, saya melihat jajaran pers telah memerankan peranannya sesuai etika jurnalistik. Bahkan, peran pers sejak digemakan Pemilu sangat besar. Yang utama, baik media cetak maupun media elektronik memberikan informasi kepada masyarakat hingga kepedesaan.

Dalam mengawal Pemilu, seperti pelaksanaan Pilkada Buleleng maupun Pilkada Bali, beberapa waktu lalu, jajaran pers di daerah ini telah mampu menyajikan fakta-fakta dasar secara benar dengan mempertimbangkan patut tidaknya sesuatu peristiwa maupun kejadian itu disiarkan. Maksudnya, insan pers telah mampu memilah berita yang akan disajikan kepada masyarakat agar jangan sampai berita itu menimbulkan polemik terutama menyangkut SARA.

      Bagaimanapun juga, Wartawan sebagai bagian dari masyarakat harus mempertahankan independensi, idealisme, dan profesionalisme. Wartawan,  harus bersikap netral, selalu melaksanakan tugas dengan mengacu pada kode etik jurnalistik dan memiliki idealisme, memegang teguh konsep menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI. Insan pers dituntut untuk membela kebenaran, jujur dan berbuat sesuai hati nurani. Namun yang penting, wartawan melaksanakan tugas secara benar sesuai kode etik jurnalistik, sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak baik.

Pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada langsung sebagai suatu pembelajaran demokrasi ditengah masyarakat. Melalui berbagai pemberitaan terkait pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada, merupakan suatu pembelajaran politik bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pentingnya tetap diwujudkan keberadaan pers bebas sebagai syarat lainnya demokrasi sejati. Sebab, hanya pers yang bebas yang bisa menyediakan informasi yang diperlukan pemilih untuk memilih pemimpin terbaik.                                    

Dari pengalaman selama empatpuluh tahun lebih saya geluti di dunia pers, pemerintah sering menggunakan media yang dikendalikannya untuk menyajikan fakta-fakta yang dibelokkan. Tanpa perlindungan terhadap kebebasan pers, pemerintah bisa memaksa media swasta untuk menyiarkan, atau sebaliknya, tidak menyiarkan informasi penting. Namun, kami yakin dan optimis, media yang bebas menjamin bahwa pemerintah akan mewakili kepentingan rakyat dan rakyat bisa menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah.

Pemilu, maupun Pilkada merupakan puncak pesta demokrasi rakyat untuk memberikan suaranya pada Pemilu. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi harus sadar akan strateginya Pemilu secara langsung, untuk menentukan kehidupan berbangsa, dan bernegara, terutama dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Hanya tim kampanye dari masing-masing calon legislatif, calon presiden maupun wakil presiden yang berhak membujuk dan merayu masyarakat untuk bersedia memili salah satu calon.

Dan untuk disadari pula, PNS mau memilih siapa-pun diantara calon dalam Pemilu, tak ada larangan. Sebab, Pemilu menganut azas bebas dan razia. Karena itu, KPU maupun Bawaslu tidak boleh melakukan sebagaimana yang dilakukan tim kampanye.

       Sebelum saya akhiri tulisan ini, ada kalimat puitis yang bisa disampaikan.

       ”Ada seribu harapan ketika suksesi terjadi.

       Harapan ini dibangun di hati nurani setiap rakyat.

       Sering kali harapan itu tidak lebih dari dongeng yang terlampau indah.

       Di dalam dongeng itu, rakyat berkhayal.

       Siapa calon pemimpin yang punya telinga nurani dan moralitas

       untuk mencatat dan mendengarkan dongeng-dongeng rakyat itu?

       Mungkin tak ada yang bisa memberi jaminan, juga saya.

       Hanya Sang Hyang Widhi Wasa yang tahu, Astungkara.—