 |
Buleleng (Dewata News) – Ketidakhadiran semua anggota Fraksi PDIP mengakibatkan rapat paripurna DPRD Kabupaten Buleleng yang hanya tinggal ”ketok palu” terhadap bahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Ranperda tentang Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), di Singaraja, Rabu batal digelar.
Pembatalan itu diketahui hanya beberapa saat sebelum dimulainya rapat paripurna yang terakhir itu terkait agenda pembahasan kedua Ranperda tersebut. Sementara, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana bersama jajarannya para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Buleelng telah tiba di gedung DPRD Bulelelng Jalan Veteran Singaraja.
Fraksi PDIP beralasan, pada saat bersamaan ada agenda rapat penting partai politik terbesar di kabupaten ujung utara Bali itu, sehingga tidak bisa menghadiri sidang.
Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng (Sekwan) Ida Bagus Made Griastika ketika dihubungi membenarkan pembatalan agenda rapat paripurna DPRD Buleleng tersebut.
”Rapat batal karena sesaat sebelum sidang dimulai, Fraksi PDIP memberitahukan tidak bisa hadir,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, sebetulnya rapat paripurna itu telah sesuai jadwal yang disusun oleh Badan Musyaearah (Bamus) DPRD Kabupaten Buleleng.
Sejumlah anggota dewan dari Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar maupun Fraksi Peduli Bangsa sebagian telah hadir dan sesuai absensi jumlah anggota dewan yang hadir untuk mengikuti sidang paripurna pagi itu berjumlah 21 orang dari total jumlah anggota dewan sebanyak 45 orang. Sedangkan jumlah angggota Fraksi PDIP berjumlah 15 orang.
”Karena tidak semua hadir atau korum terpaksa dibatalkan,” jelas Sekwan IB.Geriastika.
Adanya pembatalan itu, kata dia, pimpinan dewan akan menjadwal ulang tanpa perlu melalui rapat Bamus.
”Keputusan tingkat pimpinan saja sudah cukup dan tidak perlu dibawa ke Bamus lagi, dan kemungkinan Senin depan akan digelar kembali,” jelasnya lagi.
Kenapa Senin depan? Sekwan beralasan, karena pada hari ini Kamis (20/2) merupakan agenda anggota dewan mengikuti Bimbingan Teknis (Bintek) di Jakarta hingga Minggu (23/2). ”Sudah diagendakan, seluruh anggota dewan mengikuti bintek ke Jakarta mulai hari Kamis (20/2),” imbuhnya.
Atas batalnya rapat paripurna itu, sejumlah fraksi, selaion Fraksi PDIP mengaku akan menggelar rapat internal untuk menyikapinya. Seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewa Putu Tjakra.
”Kami akan rapat internal untuk membahas pembatalan paripurna ini, paling tidak, pembatalan sidang ini akan menjadi catatan penting Fraksi Demokrat. Kami akan evaluasi, jika alasan pembatalan sesuai aturan tentu tidak masalah,” jelasnya.
Hal senada disampaikan Fraksi Partai Golkar Ketut Susila Umbara, karena pihaknya tidak bisa mencampuri urusan internal fraksi lain, namun terkait pembatalan sidang paripurna Fraksi Golkar sangat menyayangkan.
Kata Umbara,pimpinan sidang seharusnya tetap menggelar sidang paripurna sesuai agenda yang telah disusun dan tidak dapat membatalkan secara sepihak. ”Tidak ada alasan pembatalan sidang paripurna secara sepihak. Mestinya sidang tetap digelar dan jika diputuskan tidak bisa berlangsung karena alasan tidak korum semestinya disampaikan dalam sidang tersebut,” tegasnnya isyaratkan pimpinan dewan.
Sementara itu, Ketua DPRD Buleleng Dewa Nyoman Sukrawan menyampaikan, permintaan maaf kepada seluruh rakyat Buleleng atas keputusan Fraksi PDIP tidak mengikuti sidang paripurna tersebut.
Ia yang juga Ketua DPC PDIP Buleleng ini mengatakan, Fraksi PDIP terpaksa mengambil keputusan itu karena pada saat yang sama tengah menggelar rapat penting di internal partai.
”Lebih baik kami gentel, kami minta maaf kepada rakyat Buleleng,” ujarnya.
Namun Sukrawan yang gagal sebagai Cagub mendampingi Puspayoga pada Pilkada Bali 2013 ini tidak merinci rapat penting tersebut.
Menurut informasi yang dihimpun, jajaran PDIP Buleleng tengah menggelar rapat membahas soal strategi menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) April 2014 mendatang bersama pengurus DPP PDIP Wayan Koster.
Batalnya rapat paripurna DPRD Buleleng itu menuai kritik Gede Suardana dari LSM Masyarakat Buleleng Anti Korupsi (Mabak) “apakah ini yang namanya wakil rakyat yang lebih mengedepankan kepentingan partai dari pada kepentingan daerah dan rakyat Buleleng, entahlah. (DN - TiR).
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com