WAGUG HARAP KPU BEKERJA NETRAL, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB - Dewata News

Breaking News

Gold Ads (1170 x 350)

11/18/13

WAGUG HARAP KPU BEKERJA NETRAL, TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB

 

Wagub Sudikerta   mengharapkan KPU bisa bekerja dengan netral, transparan dan bertanggung jawab sehingga PEMILU bisa berjalan dengan baik, tertib dan  kecurangan-kecurangan bisa dihindari sedini mungkin. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi KPU Provinsi Bali di ruang kerja Wagub, Kamis (14/11).

Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi bersama komisioner KPU lainnya yang didampingi Sekretaris KPU, Putu Arya Gunawan, memperkenalkan keanggotaan KPU periode 2013 – 2018, dan melaporkan kemajuan mengenai tahapan PEMILU yang sudah pada persiapan penetapan DPT. Menurutnya dalam pendataan calon pemilih untuk penetapan DPT masih ditemukan beberapa masalah di beberapa lokasi seperti di LAPAS dan daerah-daerah yang memiliki pendudk pendatang.  Kemudian adanya pemilih yang terdata yang belum memiliki  Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan identitas kependudukan, yang jumlahnya mencapai 11.006 jiwa, sedangkan data pemilih harus sudah rampung satu minggu kedepan.

Menanggapi masalah tersebut, Wagub yang mewakili Gubernur Made Mangku Pastika,  didampingi Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali, I Wayan Sudana, menyarankan KPU untuk menindaklanjuti masalah tersebut dengan melakukan komunikasi,koodinasi dan duduk bersama dengan instansi terkait. “Harus selalu dilakukan komunikasi, koordinasi dan duduk bersama dalam menyelesaikan setiap persoalan. Untuk data kependudukan KPU bisa berkoordinasi dengan Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Bali, agar bisa dikoordinasikan dengan instansi-nstansi terkait dibawahnya, seperti catatan sipil, kecamatan dan kelurahan/kantor Desa, “ jelas Sudikerta. Pemerintah Provinsi Bali akan selalu mendukung KPU Bali dalam tugasnya untuk melaksanakan PEMILU yang LUBER dan JURDIL, sesuai dengan aturan yang ada. “Meskipun Pemerintah Provinsi Bali tidak bisa mendukung KPU secara penuh, karena secara finansial KPU menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi Pemerintah Provinsi akan tetap mendukung dari sarana dan prasaran lain yang didak didukung pemerintah pusat, “pungkas Sudikerta.  .

No comments:

Post a Comment

Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.

Terimakasih
www.dewatanews.com