Dewata News - Denpasar
Sidang putusan mengenai persetujuan penetapan rancangan peraturan daerah Prov. Bali tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2014 menjadi peraturan daerah yang digelar di Kantor DPRD Bali Senin 25 November 2013.
Seperti diberitakan Suluh Bali , Sidang kali ini dihadiri oleh Wagub Bali Ketut Sudikerta yang sekaligus mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika, seluruh Anggota DPRD dan SKPD terkait. Gubernur Bali yang tidak bisa mengikuti acara ini dikarenakan harus mendampingi Presiden RI yang sedang berada di Bali untuk kegiatan penanaman pohon di Karangasem.
Setelah melewati beberapa kali sidang dan memperhatikan pandangan umum fraksi-fraksi, dengar pendapat komisis-komisi SKPD termasuk diadakannya rapat gabungan dengan eksekutif dan kunjungan kerja ke DPRD DKI serta hasil konsultasi ke kementrian Dalam Negeri dan juga melakukan kajian, maka dapat disepakati estimasi dan kondisi riil perekonomian Bali akan terjadi peningkatan pada APBD tahung anggaran 2014.
Dari laporan DPRD Bali menyatakan, peningkatan pendapatan ini tentunya berpengaruh pada struktur APBD tahun 2014, baik belanja daerah maupun biaya daerah. Pendapatan daerah Prov. Bali masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Yang menyatakan dalam APBD Induk tahun anggaran 2014 pendapatan daerah Prov. Bali direncanakan meningkat menjadi sebesar Rp. 3.781.777.558.681,40, peningkatan sebesar Rp. 98.076.347.000,00 atau 2,59%.
Dalam tahun anggaran 2014 rencana target pendapatan asli daerah Prov. Bali sebesar Rp. 2.166.547.000.000,00 dan ini meningkat sebesar Rp. 16.544.000.000,00 dari KUA dan PPAS tahun 2014. Dana perimbangan sebesar Rp. 1.026.402.808.681,40 meningkat sebesar Rp. 81.532.347.000,00 atau 7,94% dari alokasi anggaran pada KUA dan PPAS tahun 2014.
Untuk lain-lainnya, pendapatan asli daerah yang sah Rp. 588.827.750.000,00, dana penyesuaian dan otonomi Rp. 391.318.650.000,00, dan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 193.192.500.000.00.
Sedangkan belanja daerah dirancang sebesar Rp. 4.396.017.805.662,40, yang meningkat sebesar Rp. 358.692.591.980,40 atau 8,16%.
Wagub Bali Ketut Sudikerta mengatakan, APBD anggaran tahun 2014 ini berhubungan juga dengan pengentasan kemiskinan dan program-program pemerintah, salah satunya dengan bedah rumah yang rencanannya di tahun 2014 akan dialokasikan 1.550 unit rumah kepada masyarakat miskin yang ada diseluruh Bali.
“Dan dikolaborasikan juga dengan bantuan sosial dari swasta nasional yang ada di Bali, untuk kita ajak bersinergi dan tentunya kita sinergikan dengan dinas-dinas terkait dalam penguatan permodalannya melalui bantuan bibit-bibitan apakah itu dalam bentuk Simantri atau dalam bentuk bantuan-bantuan lainnya, agar perlahan-lahan pengentasan kemiskinan di Bali bisa kita turunkan, bahkan sampai tahun 2025 nanti, persoalan ini sudah bisa kita tuntaskan,” papar Sudikerta.
Ia juga mengatakan, 10 program prioritas akan tetap menjadi perhatian utama, seperti masalah transportasi masal yang sudah ditangani dan akan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat guna untuk menambahkan Bus Trans Sarbagita agar dapat memudahkan para pekerja yang ada di Bali, “Mengatasi daripada para pekerja sosial kita yang ada di Bali ini agar bisa menjangkau transportasi lokal yang layak,” katanya.
Sudikerta juga menghimbau agar masyarakat menggunakan publik transportasi yang sudah disediakan demi kelancaran, kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja yang ada di Bali.
Seperti diberitakan Suluh Bali , Sidang kali ini dihadiri oleh Wagub Bali Ketut Sudikerta yang sekaligus mewakili Gubernur Bali Made Mangku Pastika, seluruh Anggota DPRD dan SKPD terkait. Gubernur Bali yang tidak bisa mengikuti acara ini dikarenakan harus mendampingi Presiden RI yang sedang berada di Bali untuk kegiatan penanaman pohon di Karangasem.
Setelah melewati beberapa kali sidang dan memperhatikan pandangan umum fraksi-fraksi, dengar pendapat komisis-komisi SKPD termasuk diadakannya rapat gabungan dengan eksekutif dan kunjungan kerja ke DPRD DKI serta hasil konsultasi ke kementrian Dalam Negeri dan juga melakukan kajian, maka dapat disepakati estimasi dan kondisi riil perekonomian Bali akan terjadi peningkatan pada APBD tahung anggaran 2014.
Dari laporan DPRD Bali menyatakan, peningkatan pendapatan ini tentunya berpengaruh pada struktur APBD tahun 2014, baik belanja daerah maupun biaya daerah. Pendapatan daerah Prov. Bali masih didominasi oleh pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Yang menyatakan dalam APBD Induk tahun anggaran 2014 pendapatan daerah Prov. Bali direncanakan meningkat menjadi sebesar Rp. 3.781.777.558.681,40, peningkatan sebesar Rp. 98.076.347.000,00 atau 2,59%.
Dalam tahun anggaran 2014 rencana target pendapatan asli daerah Prov. Bali sebesar Rp. 2.166.547.000.000,00 dan ini meningkat sebesar Rp. 16.544.000.000,00 dari KUA dan PPAS tahun 2014. Dana perimbangan sebesar Rp. 1.026.402.808.681,40 meningkat sebesar Rp. 81.532.347.000,00 atau 7,94% dari alokasi anggaran pada KUA dan PPAS tahun 2014.
Untuk lain-lainnya, pendapatan asli daerah yang sah Rp. 588.827.750.000,00, dana penyesuaian dan otonomi Rp. 391.318.650.000,00, dan bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp. 193.192.500.000.00.
Sedangkan belanja daerah dirancang sebesar Rp. 4.396.017.805.662,40, yang meningkat sebesar Rp. 358.692.591.980,40 atau 8,16%.
Wagub Bali Ketut Sudikerta mengatakan, APBD anggaran tahun 2014 ini berhubungan juga dengan pengentasan kemiskinan dan program-program pemerintah, salah satunya dengan bedah rumah yang rencanannya di tahun 2014 akan dialokasikan 1.550 unit rumah kepada masyarakat miskin yang ada diseluruh Bali.
“Dan dikolaborasikan juga dengan bantuan sosial dari swasta nasional yang ada di Bali, untuk kita ajak bersinergi dan tentunya kita sinergikan dengan dinas-dinas terkait dalam penguatan permodalannya melalui bantuan bibit-bibitan apakah itu dalam bentuk Simantri atau dalam bentuk bantuan-bantuan lainnya, agar perlahan-lahan pengentasan kemiskinan di Bali bisa kita turunkan, bahkan sampai tahun 2025 nanti, persoalan ini sudah bisa kita tuntaskan,” papar Sudikerta.
Ia juga mengatakan, 10 program prioritas akan tetap menjadi perhatian utama, seperti masalah transportasi masal yang sudah ditangani dan akan bekerjasama dengan Pemerintah Pusat guna untuk menambahkan Bus Trans Sarbagita agar dapat memudahkan para pekerja yang ada di Bali, “Mengatasi daripada para pekerja sosial kita yang ada di Bali ini agar bisa menjangkau transportasi lokal yang layak,” katanya.
Sudikerta juga menghimbau agar masyarakat menggunakan publik transportasi yang sudah disediakan demi kelancaran, kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja yang ada di Bali.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com