Perkembangan Pemerintahan Kabupaten Jembrana yang maju dengan pesat dengan struktur organisasi yang ramping dan pemanfaatan Informasi Teknologi dan pelayanan publik satu loket merupakan contoh pemerintahan masa depan. Hal tersebut diungkapkan Pulung Nawa Wijaya seorang mahasiswa yang menjadi koordinator mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur saat studi banding Rabu (13/11) di Kabupaten Jembrana.
Menurut Pulung, setelah mendengar penjelasan Staf Ahli Bupati Jembrana Bidang Ekonomi dan Keuangan I Made Sudantra, pengelolaan pemerintahan Kabupaten Jembrana sangat maju pesat, mengalahkan kabupaten yang ada di Jawa, terutama dalam pelayanan publik dan penggunaan teknologi seperti E-Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun dan Kepala Desa. Sejumlah mahasiswa lainnya bahkan mengaku sangat kagum dengan penggunaan E-Voting. Staf Ahli I Made Sudantra pun dicecar pertanyaan seputar teknis operasional E-Voting. Pemilihan dengan menggunakan teknologi E-Voting bagi Jembrana bukan hal yang baru, sistem ini sudah berlangsung sejak enam tahun lalu dan terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem coblos maupun contreng. Pasalnya dengan sistem E-Voting tidak perlu menggunakan surat suara yang menghabiskan biaya tinggi, cukup dengan E-KTP yang ada sekarang, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menyentuh salah satu pilihannya di layar komputer.
Selain mahasiswa Brawijaya, pada saat yang bersamaan Anggota DPRD Halmahera Utara, Maluku yang dipimpin Ketuanya Samsul Bahri Umar juga mengaku salut dengan sistem pemerintahan Kabupaten Jembrana. “ Kami sudah dua kali datang ke Jembrana dalam tahun ini, dulu kami belajar soal lembaga adat, sekarang kami ingin tahu tentang struktur organisasi “ kata Samsul Bahri Umar. Ia mengungkapkan, di daerahnya Halmahera Utara organisasi sangat gemuk dengan 6 (enam) Badan dan 14 Dinas. Bahkan Camat di daerahnya hampir tidak punya fungsi. “ Camat di daerah kami kerjanya hanya menunggu perintah Bupati dan tidak punya program “ ungkap Samsul. Tidak itu saja Samsul juga mengungkapkan, ada salah satu dinas yang tidak punya program jelas dan menghabiskan anggaran saja.
Sementara itu Staf Ahli I Made Sudantra menyebutkan, struktur organisasi Pemkab Jembrana terdiri dari 3 badan, 10 dinas dan 5 kantor yang pembentukannya mengacu pada kebutuhan dan potensi daerah. “ Kalau bisa dikerjakan dengan organisasi kantor kenapa harus dibuat badan “ kata Sudantra. Lanjut Sudantra, Camat dan Lurah di Jembrana merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Itu berarti mereka punya program dan anggaran sendiri dan dikerjakan secara mandiri. Camat dan Lurah pun ikut menangani soal pendidikan, kesehatan dan ketertiban masyarakat termasuk pelayanan publik. Sedangkan untuk adat di Jembrana, merupakan lembaga otonom yang berada di luar sistem pemerintahan. Akan tetapi lembaga adat yang disebut dengan Desa Pekraman mendapat perhatian Pemkab Jembrana dengan memberikan bantuan anggaran hibah untuk operasional maupun pelaksanaan pembangunan phisik.
Menurut Pulung, setelah mendengar penjelasan Staf Ahli Bupati Jembrana Bidang Ekonomi dan Keuangan I Made Sudantra, pengelolaan pemerintahan Kabupaten Jembrana sangat maju pesat, mengalahkan kabupaten yang ada di Jawa, terutama dalam pelayanan publik dan penggunaan teknologi seperti E-Voting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Dusun dan Kepala Desa. Sejumlah mahasiswa lainnya bahkan mengaku sangat kagum dengan penggunaan E-Voting. Staf Ahli I Made Sudantra pun dicecar pertanyaan seputar teknis operasional E-Voting. Pemilihan dengan menggunakan teknologi E-Voting bagi Jembrana bukan hal yang baru, sistem ini sudah berlangsung sejak enam tahun lalu dan terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem coblos maupun contreng. Pasalnya dengan sistem E-Voting tidak perlu menggunakan surat suara yang menghabiskan biaya tinggi, cukup dengan E-KTP yang ada sekarang, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan menyentuh salah satu pilihannya di layar komputer.
Selain mahasiswa Brawijaya, pada saat yang bersamaan Anggota DPRD Halmahera Utara, Maluku yang dipimpin Ketuanya Samsul Bahri Umar juga mengaku salut dengan sistem pemerintahan Kabupaten Jembrana. “ Kami sudah dua kali datang ke Jembrana dalam tahun ini, dulu kami belajar soal lembaga adat, sekarang kami ingin tahu tentang struktur organisasi “ kata Samsul Bahri Umar. Ia mengungkapkan, di daerahnya Halmahera Utara organisasi sangat gemuk dengan 6 (enam) Badan dan 14 Dinas. Bahkan Camat di daerahnya hampir tidak punya fungsi. “ Camat di daerah kami kerjanya hanya menunggu perintah Bupati dan tidak punya program “ ungkap Samsul. Tidak itu saja Samsul juga mengungkapkan, ada salah satu dinas yang tidak punya program jelas dan menghabiskan anggaran saja.
Sementara itu Staf Ahli I Made Sudantra menyebutkan, struktur organisasi Pemkab Jembrana terdiri dari 3 badan, 10 dinas dan 5 kantor yang pembentukannya mengacu pada kebutuhan dan potensi daerah. “ Kalau bisa dikerjakan dengan organisasi kantor kenapa harus dibuat badan “ kata Sudantra. Lanjut Sudantra, Camat dan Lurah di Jembrana merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Itu berarti mereka punya program dan anggaran sendiri dan dikerjakan secara mandiri. Camat dan Lurah pun ikut menangani soal pendidikan, kesehatan dan ketertiban masyarakat termasuk pelayanan publik. Sedangkan untuk adat di Jembrana, merupakan lembaga otonom yang berada di luar sistem pemerintahan. Akan tetapi lembaga adat yang disebut dengan Desa Pekraman mendapat perhatian Pemkab Jembrana dengan memberikan bantuan anggaran hibah untuk operasional maupun pelaksanaan pembangunan phisik.
No comments:
Post a Comment
Redaksi DEWATA NEWS menerima komentar terkait artikel yang ditayangkan di DEWATA NEWS . Isi komentar menjadi tanggung jawab pengirim. Pembaca berhak melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Redaksi DEWATA NEWS akan menilai laporan dan berhak memberi peringatan dan menutup akses terhadap pemberi komentar.
Terimakasih
www.dewatanews.com