GUBERNUR USULKAN TOURISM DONATION UNTUK MENINGKATKAN TAMBAH PENDAPATAN

 

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika , mengusulkan pengenaan  tourism donation bagi wisatwan yang datang ke Bali. Dijelaskan Gubernur , setiap wisatawan yang datang harus membayar USD 10, USD 5 akan disetor ke kas daerah, sisanya akan digunakan sebagai pertanggungan asuransi wisatawan. Selama ini setiap wisatawan yang terkena musibah di Bali seperti kecelakaan, meninggal karena wabah penyakit hingga pemulangan jenazah, biayanya ditanggung oleh pemda, dan tentu saja hal itu cukup memberatkan. Demikian terungkap pada rapat gabungan gabungan dengan DPRD , Kamis (14/11).  

Gubernur telah menghitung secara kasar jika program ini bisa berjalan, yaitu diperkirakan pemasukan ke Bali bisa menambah sekitar 150 s/d 250 milyar per tahun, dengan asumsi turis yang datang ke Bali sebanyak 6000 orang per hari. “Dengan adanya dana pertanggungan asuransi, selain bisa menabah pemasukan juga bisa meringankan keuangan pemda,” ujarnya. Namun usulan tersbut tidak bisa semerta-merta diaplikasikan,  karena harus minta persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri. Selain itu, untuk menambah pendapatan daerah, Gubernur juga mengusulkan untuk optimalisasi aset. 

Pemerintah Provinsi Bali banyak mempunyai aset berupa tanah yang tersebar di seluruh Bali, dan terletak di kawasan strategis dan mahal, seperti di Kuta. “Jika tanah tersebut bisa disewakan, tentu saja bisa menambah pemasukan daerah,” ujarnya. Gubernur juga mengusulkan menambah pendapatan daerah dengan menambah saham di Bank Pembangunan Daerah Bali. “Sampai saat ini pemegang saham terbesar adalah Pemerintah kabupaten Badung dengan 38% saham, dan pemprov nomor dua, yaitu 35%, jika bisa ditambah 300 milyar, diperkirakan uang tersebut bisa cepat berlipat ganda, dan bisa dialokasikan untuk program Jamkrida,” ujarnya. 

Pada kesempatan itu,  Gubernur juga meminta DPRD segera membentuk pansus aset untuk mengawal aset Pemprov yang begitu banyaknya, karena diakui bahwa eksekutif juga kewalahan menjaga aset. Gubernur juga menambahkan bahwa sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Bali masih mengejar opini WTP dalam mengelola keuangannya. Menurutnya, predikat WDP yang didapat selama ini, dikarenakan masih banyak pengelola keuangan di SKPD yang tidak terkualifikasi di bidangnya, Untuk itu  Gubernur menginginkan  tenaga kerja atau akuntan di setiap SKPD.