GUBERNUR TEGASKAN KOMITMEN PERANGI KORUPSI

Dewata News - Denpasar

Gubernur Bali Made Mangku Pastika menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di daerah ini. Penegasan tersebut disampaikannya pada semiloka pencegahan korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/10).

Sejalan dengan komitmennya tersebut, dia menilai kegiatan ini sangat penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, “Ini sejalan dengan komitmen saya dalam upaya pencegahan korupsi,” ujarnya. Untuk itu, Gubernur berharap agar rencana aksi dari lembaga pemberantasan korupsi tersebut disosialisasikan di kalangan birokrasi mulai dari instansi vertikal, provinsi hingga kabupaten/kota dan masyarakat luas.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Pastika juga menyinggung masalah gratifikasi yang sangat penting untuk diketahui masyarakat. Menurutnya, masyarakat belum banyak paham tentang gratifikasi. “Dalam sejumlah kasus, pemberian sesuatu masih dianggap wajar, namun sebenarnya hal tersebut merupakan salah satu tindak pidana. Oleh karena itu perlu diadakannya sosialisai, bukan hanya di kalangan pejabat namun juga kepada masyarakat,” imbuhnya. Gubernur juga mengharapkan bantuan pusat dalam mengidentifikasi masalah korupsi, khususnya di Bali. Selain itu, pusat juga diminta membantu merumuskan pelayanan publik yang transparan dan akuntable guna tercapainya good governance.

Dalam kegiatan Semiloka, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Gatot Darmasto memaparkan rencana aksi hasil kegiatan koordinasi supervisi pencegahan korupsi tahun 2012 dan hasil pengamatan perubahan APBD Tahun 2013. Kesimpulannya, Pemprov Bali dan sembilan Kabupaten/Kota sudah tepat waktu dalam penetapan anggaran. Yang menggembirakan, Kabupaten Badung dan Kota Denpasar telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Zulkarnain menjelaskan, semiloka merupakan aplikasi nyata kerja sama antara KPK dengan BPKP. Pihaknya juga mendorong masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawal implementasi rencana aksi pemberantasan korupsi.