BPK Diharap Jadi Partner Pemda

Dewata News - Denpasar

Acara serah terima kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali yang berlangsung di Aula Hotel Puri Saron Seminyak, Kuta, kamis (17/10) dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, BPK diharapkan bisa menjadi partner Pemda dalam pengelolaan keuangan daerah, agar bisa melakukan langkah-langkah preventif, menghindari  terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah  yang berujung pada  gagalnya pembangunan.

Seperti diberitakan Suluh Bali , Serah terima jabatan tersebut dilakukan dari pejabat lama yaitu Efdinal, SE, MM yang diserahkan ke pejabat barunya Arman Syifa, M.Acc, Ak. Selanjutnya Efdinal akan menempatai jabatan baru sebagai Kepala Perwakilan BPK RI  Provinsi Banten, sedangkan pejabat yang baru yaitu Arman sebelumnya adalah pejabat di  Auditorat Keuangan Negara I.

Acara tersebut tampak juga dihadiri, anggota DPR RI, Anak Agung Rai, Bupati Badung, Anak Agung Gede Agung, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti, Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, dan Wakil Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana.

Gubernur mengharapkan pergantian pejabat di lingkungan BPK bisa lebih mengoptimalkan pengawasan baik internal  maupun eksternal. Opini WDP (Wajar dengan pengecualian) yang dicapai Pemprov Bali disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya manusia untuk melaksanakan semua aturan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi didalam melaksanakan pengelolaan keuangan dalam menyelenggarakan program-program pembangunan.

Akan tetapi Gubernur Bali berkomitmen untuk bisa meningkatkan status terhadap hasil pemeriksaan dari WDP menjadi  WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan cara melakukan pengendalian internal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar opini tersebut bias ditepis dan menciptakan pemerintahan yang berkualitas.

Untuk mencapai semua itu harus selalu melakukan koordinasi dengan BPK untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik. Dengan menyandang status WTP berarti sudah tercipta suatu tata kelola pemerintahan yang bersih akuntable, transparan sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik  dan lancar yang pada ujungnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta dapat membangun perekonomian yang tertata dan maju.

Sementara itu Anggota BPK RI,  Dr Faisal Jalil dalam sambutannya mengatakan bahwa, meskipun Bali mendapat status WDP, tetapi pengelolaan keuangan Provinsi Bali masih menjadi yang terbaik nomor dua setelah Pemprov Sulawesi Selatan.

“Status WDP sebenarnya bukan suatu masalah besar, semua itu masih sangat bisa diperbaiki asalkan ada koordinasi yang baik antara BPK dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaan keuangan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut Faisal juga menambahkan bahwa status WTP sangat mudah didapat apalagi Bali telah menjadi nomor dua terbaik, jadi asalkan semua aturan yang ada bisa diikuti maka tidaklah sulit karena semua aturan yang ada adalah produk pemerintah.